Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

PKS Minta Pemerintah Hentikan Operasi PLTU Baru

RABU, 26 OKTOBER 2022 | 18:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah diminta tidak obral izin pembangunan PLTU baru. Sebab hal tersebut akan membuat kelebihan pasokan (over supply) listrik semakin besar.  

Permintaan ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Rabu (26/10).

Menurut Mulyanto, pemerintah seharunys melaksakanakan rescheduling operasi PLTU baru secara ketat. Tujuannya, agar oversupply tidak semakin lebar.


"Tidak hanya memaksakan power wheeling, yakni inisiatif swasta dalam pembangunan EBET yang diintegrasikan ke dalam jaringan PLN," ujar Mulyanto kepada media, Rabu (26/10).

Wakil Ketua FPKS ini menyebutkan sebenarnya masalah kebijakan terkait ketenagalistrikan di Indonesia dan sumber energinya cuma ada dua, yaitu pilihan antara energi yang lebih bersih dengan energi yang lebih murah.

"Tapi masalahnya kan di tingkat Pemerintah dimana Kementerian ESDM dan PLN belum ada titik temu," katanya.

Mulyanto melihat dari sisi regulator dalam hal ini Kementerian ESDM mendorong ke arah penggunaan sumber energi yang semakin bersih sesuai Kebijakan Energi Nasional dan komitmen internasional terhadap net zero emission di tahun 2060.  

Namun di sisi lainnya, operator listrik yakni PT PLN, masih terbelit masalah surplus listrik dan tekanan klausul TOP (take or pay) dari pembangkit listrik swasta di tengah utang korporasi yang mencapai Rp 600 triliun.

Atas hal ini, masalah akan semakin rumit ketika Pemerintah kembali mengizinkan operasi PLTU baru ukuran jumbo yang membuat oversupply listrik PLN semakin lebar.

“Persoalan ini pula yang membuat kandasnya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) karena Pemerintah tidak menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sesuai aturan Undang-Undang yang paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat dari DPR,” jelasnya.

Mulyanto menyatakan, salah satu penyebab DIM belum juga keluar karena pihak pemerintah belum sepakat soal power wheeling  yakni inisiatif swasta dalam pembangunan EBET yang diintegrasikan dalam jaringan PLN.

“DPR sendiri menginginkan Pemerintah merumuskan soal ini dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan bingkai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Mulyanto menginginkan pemerintah mencari terobosan inisiatif strategis untuk mengembangkan sumber energi listrik yang bersih sekaligus murah.

Dia menilai permasalahan inilah yang masih belum tuntas.  

“Namun kalau kita harus memilih, maka energi yang murah di tengah turbulensi ekonomi dan mahalnya harga energi dunia menjadi harapan masyarakat. Ini yang harus kita pertimbangkan dan perjuangkan. Di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah, kita masih membutuhkan energi yang murah,” tegasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya