PM Palestina Minta Komunitas Internasional Boikot Produk Israel untuk Hentikan Perang

Upaya Israel untuk mengokupasi Palestina menjadi semakin signifikan dan meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/10), Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh mengungkapkan jika dorongan terbesar Israel untuk terus merebut tanah Palestina adalah ambisi mereka dalam memperoleh keuntungan dari tanah jajahan.

"Neraca air di Palestina adalah 800 juta meter kubik, Israel mengambil 600 juta meter kubik dari itu dan mereka menjual air Palestina ke luar. Israel bahkan mengambil air dari tanah kita secara cuma cuma. Jelas-jelas mereka mengejar profit," ujarnya.

Shtayyeh menyerukan agar komunitas internasional dapat membantu Palestina untuk menghentikan okupasi Israel dengan membuat negara itu miskin hingga tak mampu membiayai perang.

"Komunitas internasional harus membantu Palestina untuk membuat okupasi Israel menjadi mahal dan membuat negara itu tidak mampu membayar untuk perang. Karena Jika perang ini murah, maka Israel tidak akan mengakhiri okupasi," tegasnya.

Agar Israel kehilangan keuntungan dari wilayah pendudukannya, PM Palestina meminta negara-negara di dunia mau berpartisipasi untuk mulai membatasi produk-produk asal Israel.

"Komunitas internasional dan Uni Eropa mulai menerapkan instruksi tersebut untuk membatasi produk yang Israel dapatkan dari Tepi Barat ke pasar Amerika, pasar Asia dan semua pasar. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Israel kalah dalam perang dan okupasi," jelasnya.

Shtayyeh juga mendesak pertanggung jawaban Israel atas semua kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan ingin agar Tel Aviv dapat mematuhi hukum internasional yang berlaku.

"Kita harus meminta pertanggungjawaban Israel dan membuat negara itu patuh pada hukum internasional serta HAM. Kita juga harus bawa Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional. Israel harus bertanggung jawab. Israel harus dihukum atas apa yang mereka lakukan," ujar Shtayyeh.

Lebih lanjut Shtayyeh menilai organisasi internasional sangat mempu menekan Israel untuk patuh pada hukum dan menghentikan okupasinya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah resolusi internasional dari organisasi internasional seperti PBB untuk membuat Israel mau mengimplementasikannya. Dan saya yakin komunitas internasional mampu untuk melakukannya," pungkasnya.