Berita

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap/Net

Politik

Harganya Setengah Miliar Lebih, KPU Pertimbangkan Jumlah Pembelian "Rantis Maung"

SELASA, 25 OKTOBER 2022 | 18:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kendaraan taktis (Rantis) Maung yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero) rencananya akan dibeli Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk keperluan distribusi logistik.

Hanya saja, pengadaannya direncanakan hanya diperuntukkan di beberapa wilayah saja, mengingat harga dari Rantis Maung ini lebih dari setengah miliar rupiah.

"Rencana pembelian ini tidak untuk semua daerah, tapi hanya untuk daerah-daerah uang sulit terjangkau," ujar Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (25/10).


Dia memberikan contoh, daerah yang kemungkinan akan menggunakan Rantis Maung dalam pendistribusian logistik pemilu ada di wilayah Kalimantan.

Sementara, untuk daerah yang tidak terpencil dan masih memiliki akases jalan yang terjangkau, tidak akan menggunakan Rantis Maung.

"Belum ada keputusan untuk membeli Maung Pindad untuk daerah-daerah tersebut (yang tidak terpencil)," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI ini menyampaikan alasan memilih Rantis Maung sebagai kendaraan operasional distribusi logistik Pemilu.

Salah satunya adalah karena Rantis Maung merupakan produk buatan dalam negeri. Selain itu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada rantis tersebut mencapai 80 persen.

"Spesifikasinya 4x4, sehingga bisa melewati jalan dengan geografis sulit ditempuh mobil biasa saat mendistribusikan logistik," demikian Parsadaan menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya