Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Daripada Dikte Pencapresan Golkar, Jokowi Lebih Baik Jaga Rupiah Agar Tidak Terperosok

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik kembali tertuju kepada Presiden Joko Widodo lantaran meminta Partai Golkar untuk tidak salah pilih calon presien (capres) untuk tahun politik 2024 mendatang.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, salah satu yang mengkritik Jokowi terkait permintaannya tersebut yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, dalam HUT Partai Golkar yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Jerry memandang, dalam pidatonya di HUT Golkar dua hari lalu itu sangat kentara Jokowi bukan bertindak sebagai seorang kepala negara, melainkan sebagai seorang politisi yang memiliki tujuan politik untuk Pilpres 2024.


"Saya pikir pidato Jokowi di HUT Golkar ke-58 agak aneh. Soalnya dia mengatakan jangan sembrono memilih capres. Padahal sebaiknya dia bicara soal Partai Golkar dalam sejarah bangsa, apa kontribusi Golkar dalam pembangunan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/10).

Menurut doktor ilmu komunikasi politik jebolan America Global University ini, pada dasarnya persoalan pencapresan adalah hak prerogatif partai politik (parpol) dalam menentukannya.

"Baik Golkar mau mencalonkan Airlangga, ataupun PDIP mengusung Puan Maharani. Tak ada yang keliru," tuturnya.

Oleh karenanya, Jerry menyayangkan pidato Jokowi dalam HUT Golkar bukan justru mengajak seluruh elemen di Golkar untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, mengingat kondisi ekonomi global saat ini tengah resesi dan potensi berdampak bagi Indonesia.

"Tak usah mendramatisir keadaan politik. Mending Jokowi atur pemerintahan dengan baik dan benar, agar rupiah tak terperosok sampai Rp 15.600," cetusnya.

"Ini Jokowi malah mau mendikte (Golkar) dan maunya capres pilihan dia yang maju," demikian Jerry menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya