Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Daripada Dikte Pencapresan Golkar, Jokowi Lebih Baik Jaga Rupiah Agar Tidak Terperosok

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik kembali tertuju kepada Presiden Joko Widodo lantaran meminta Partai Golkar untuk tidak salah pilih calon presien (capres) untuk tahun politik 2024 mendatang.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, salah satu yang mengkritik Jokowi terkait permintaannya tersebut yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, dalam HUT Partai Golkar yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Jerry memandang, dalam pidatonya di HUT Golkar dua hari lalu itu sangat kentara Jokowi bukan bertindak sebagai seorang kepala negara, melainkan sebagai seorang politisi yang memiliki tujuan politik untuk Pilpres 2024.


"Saya pikir pidato Jokowi di HUT Golkar ke-58 agak aneh. Soalnya dia mengatakan jangan sembrono memilih capres. Padahal sebaiknya dia bicara soal Partai Golkar dalam sejarah bangsa, apa kontribusi Golkar dalam pembangunan," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/10).

Menurut doktor ilmu komunikasi politik jebolan America Global University ini, pada dasarnya persoalan pencapresan adalah hak prerogatif partai politik (parpol) dalam menentukannya.

"Baik Golkar mau mencalonkan Airlangga, ataupun PDIP mengusung Puan Maharani. Tak ada yang keliru," tuturnya.

Oleh karenanya, Jerry menyayangkan pidato Jokowi dalam HUT Golkar bukan justru mengajak seluruh elemen di Golkar untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, mengingat kondisi ekonomi global saat ini tengah resesi dan potensi berdampak bagi Indonesia.

"Tak usah mendramatisir keadaan politik. Mending Jokowi atur pemerintahan dengan baik dan benar, agar rupiah tak terperosok sampai Rp 15.600," cetusnya.

"Ini Jokowi malah mau mendikte (Golkar) dan maunya capres pilihan dia yang maju," demikian Jerry menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya