Berita

Gubernur Papua, Lukas Enembe/Net

Politik

Dampak Kasus Hukum Lukas Enembe, Kepentingan Masyarakat Papua Jadi Korban

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 00:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelayanan publik di Provinsi Papua terganggu usai Gubernur Lukas Enembe dikabarkan sakit dan masih dalam proses hukum dugaan korupsi. Gangguan pelayanan publik ini pun telah dikeluhkan sejumlah pihak di Papua

Menanggapi kondisi itu, tokoh Masyarakat Genyem, Esau Tegai mengatakan, Pemerintahan Provinsi Papua membutuhkan pejabat sementara gubernur untuk menggantikan posisi Lukas Enembe yang hingga kini sedang sakit.

Terlebih, Pemprov Papua juga tidak memiliki Wakil Gubernur yang bisa menggantikan tugas sehari-hari Gubernur Papua.


"Agar pelayanan publik tidak terganggu maka harus ada pejabat sementara, sehingga roda pemerintah terus berjalan dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat Papua," ujar Esau, Minggu (23/10).

Esau menjelaskan, kasus yang menjerat Lukas Enembe cenderung benar. Hal itu terlihat adanya penyalahgunaan anggaran Prospek (Program Strategis Pembangunan Kampung) yang menyebabkan hasil pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Masyarakat menduga hal tersebut adalah benar sehingga seharusnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK," kata Esau.

Esau menilai, kesalahan Lukas Enembe adalah terkait penggunaan dana pemerintah. Maka kasus tersebut tidak masuk dalam ranah hukum adat dan harus mengikuti aturan pemerintah atau hukum negara.

Sementara itu, terkait dengan pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua, menurut Esau, hal itu tidak ada legitimasinya.

"Pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dominikus Sorabut adalah sepihak dan tidak ada koordinasi dengan kepala suku lainnya. Oleh sebab itu kami menolak hal tersebut," tandas Esau.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya