Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Calon Presiden dari Nasdem, Anies Baswedan/Net

Politik

Dampak Elektoral Jadi Penyebab PKS dan Demokrat Belum Merapat ke Nasdem

MINGGU, 23 OKTOBER 2022 | 13:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga menyampaikan sikap tegas mengumumkan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Diduga, masih ada faktor penghambat yang membuat kedua partai masih tarik ulur.

Direktur Eksekutif Center For Indonesi Strategic (CISA) Henry Mendrofa mengurai faktor yang dimaksud adalah konfigurasi politik ke depan. Seperti penentuan calon presiden dan wakil presiden, hingga kemungkinan adanya dampak elektoral dari masing-masing partai politik.

"Demokrat kan masih mendorong AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai figur capres. Demikian juga PKS pasti punya kadernya, ada Salim Segaf atau Gubernur NTB sekarang Zulkifliemansyah,” ucap Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/10).


Sementara untuk faktor elektoral, Nasdem dinilai akan mengambil ceruk elektoral dari masyarakat yang kontra dengan pemerintah. Ceruk ini mirip-mirip dengan basis yang dimiliki Demokrat dan PKS.

Atas alasan itu, PKS dan Demokrat akan menimbang matang untuk berkoalisi dengan Nasdem. Termasuk, siapa calon yang akan didaulat untuk menjadi pendamping.

"Artinya ada juga pertimbangan kedua parpol untuk mencoba menarik ceruk masyarakat yang justru pro rezim,” katanya.

Dia menambahkan kemungkinan PKS dan Demokrat merapat ke Golkar peluangnya sangat besar, untuk meraup suara besar. Terlebih Golkar merupakan koalisi pemerintah.

"Jelas, dari sisi komunikasi politik saya melihat justru Demokrat juga dekat dengan Golkar yang saya kira dari sini juga bisa terbangun komitmen koalisi,” urainya.

"Golkar, Demokrat dan juga PKS pernah berkoalisi, tentunya tidak begitu sulit untuk membuat komitmen koalisi di 2024,” demikian Henry.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya