Berita

Presiden Iran Ebrahim Raisi/Net

Dunia

Bantah Pasok Drone ke Rusia, Iran Tolak Lakukan Penyelidikan PBB

MINGGU, 23 OKTOBER 2022 | 07:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Iran mengutuk keras seruan Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) yang meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan atas dugaan bahwa Teheran memasok drone canggih ke Rusia, yang digunakan untuk menyerang Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu (22/10) mengeluarkan pernyataan bahwa mereka membantah semua tuduhan yang disudutkan kepada negaranya, dengan menyebut tuduhan itu sangat tidak berdasar. Iran kemudian dengan keras menolak untuk melakukan penyelidikan tersebut.

AS, Prancis, dan Inggris sebelumnya telah mengadakan pertemuan tertutup di Dewan Keamanan PBB mengenai dugaan penjualan pesawat tak berawak ke Rusia. Ketiga negara ini menggambarkan penjualan drone ke Rusia merupakan tindakan pelanggaran pembatasan senjata PBB terhadap Iran.


Uni Eropa dan AS mengaku memiliki bukti kuat bahwa Iran telah memasok Shahed-136, drone yang meledak saat mendarat. Drone ini diyakini digunakan Rusia dalam menargetkan infrastruktur Ukraina pada pekan lalu.

Presiden Ebrahim Raisi kemudian angkat bicara untuk menjawab tuduhan yang beredar tersebut. Dalam pidatonya pada Sabtu, Raisi mengatakan negaranya sekarang menjadi calon pengekspor senjata yang populer.

“Orang-orang mendatangi saya meminta kami untuk menjual produk militer kepada mereka. Saya bertanya kepada mereka, ada begitu banyak negara lain (yang memasok senjata), mengapa kami (yang dipilih)? (Kemudian) mereka mengatakan, karena (senjata) negara Anda lebih baik," kata Raisi.

Atas hal tersebut, Raisi menuduh musuh-musuh Iran, seperti AS dan yang lainnya tidak ingin melihat Iran tumbuh untuk menaklukkan pasar global melalui pasokan-pasokan senjatanya.

“Biarkanlah musuh marah dan mati karena marah," ujar Raisi, yang dimuat The National.

Dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh utusan PBB, tiga negara Eropa mendukung seruan untuk melakukan penyelidikan PBB. Surat itu mengatakan bahwa penggunaan drone melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015.

Di sisi lain, Rusia juga telah membantah menggunakan drone yang diproduksi Iran untuk menyerang Ukraina.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya