Kumpulkan Data Secara Komprehensif untuk Susun IKP, Bawaslu Libatkan Jajaran Daerah

SABTU, 22 OKTOBER 2022 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024 dipetakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama jajarannya di daerah atau tepatnya pada tingkat kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda menuturkan, upaya pengumpulan data tersebut adalah untuk menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang valid dan komperehensif.

"Data yang terkumpul kita harapkan valid dan komperhensif sesuai pedoman yang disusun Bawaslu," ujar Herwyn dalam keterangan tertulis yang dilansir bawaslu.go.id, Sabtu (22/10).

Dalam mencapai pendataan yang koperhensif dan valid, Herwyn memastikan Bawaslu RI memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada jajarannya di kabupaten/kota.

"Jadi saya minta Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerjasama memperhatikan teori dan teknis yang disampaikan," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Herwyn menekankan bahwa IKP merupakan salah satu instrumen penting dalam kerja-kerja pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam segala tahapan Pemilu Serentak 2024.

"Data IKP sudah menjadi data penting bagi semua pihak. Maka tolong bekerja sama untuk pengumpulan data IKP. Maka masuk ranah pengumpulan data kita akan melibatkan teman-teman hingga Bawaslu Kabupaten/Kota," demikian Herwyn.

Berita

Politik

Kumpulkan Data Secara Komprehensif untuk Susun IKP, Bawaslu Libatkan Jajaran Daerah

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO