Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tidak Abu-abu Soal Penggunaan Parasetamol

Pemerintah Indonesia diminta tegas dalam mengambil sikap terkait penggunaan obat di tengah maraknya kasus gangguan ginjal akut yang merebak di Gambia, Afrika Barat.

“Pemerintah harus tegas mengambil sikap, jangan di satu sisi mengimbau, tapi di sisi lain ada pernyataan dari Wamenkes bahwa parasetamol aman,” kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/10).

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, pilihan pemerintah dalam hal ini hanya boleh atau tidak boleh. Jika dianggap tidak boleh, maka pemerintah sedianya membuat larangan, bukan imbauan lagi.

“Jadi tidak abu-abu,” tegasnya.

Setelah ada larangan tegas, kata Dasco, harus berikan alternatif obat. Sebab penggunaan parasetamol sudah menjadi kebutuhan pokok terhadap berbagai penyakit di keluarga.

“Tidak seperti sekarang, masyarakat diberikan pernyataan sana-sini, ada dari kementrian, ada dari pejabat, ada dari organisasi dokter dan belum lagi analisa-analisa dari berbagai pihak. Dibutuhkan sebuah keputusan tegas, sambil menunggu penelitian berikan alternatif obat. Jadi tidak simpang-siur,” imbuhnya menyesalkan.

Atas dasar itu, Dasco menilai bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap kesimpangsiuran informasi tersebut. Sebab, ketidaktegasan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dan fitnah.

“Maka putuskan segera, ya atau tidak. Bukan imbauan apalagi perdebatan yang tidak perlu,” pungkasnya.