Berita

Hakim di Zimbabwe mengenakan wig/Net

Dunia

Dinilai Sudah Usang, Penggunaan Wig oleh Hakim di Zimbabwe jadi Perdebatan Publik

JUMAT, 21 OKTOBER 2022 | 11:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan pengadilan Zimbabwe untuk dapat memutuskan apakah aturan wajib menggunakan rambut palsu atau wig bagi hakim saat bertugas perlu dihapus atau tidak.

Seiring berjalannya waktu, pemakaian wig oleh hakim menjadi perdebatan khusus di seluruh dunia, apakah harus terus dipertahankan atau dihentikan sebagai bagian dari tranformasi zaman.

Para hakim di pengadilan tinggi Zimbabwe juga mulai memperdebatkan masalah tersebut, khususnya sejak akhir simposium masa jabatan pertama yang diadakan di Masvingo pada April lalu.


Ketua Hakim, Luke Malaba mengambil langkah nyata dengan membentuk Komite Wig Yudisial yang akan menggerakkan diskusi dan mengumpulkan pandangan dari semua pemangku kepentingan.

Komisi wig tersebut akan mengumpulkan opini warga sebagai bagian dari upaya bersama untuk menginformasikan dan mengarahkan kebijakan publik.

Dimuat Xinhua pada Kamis (20/10), masyarakat yang bersedia ikut dalam perdebatan wig dapat menyerahkan kontribusi mereka hingga 3 November mendatang.

Pekan ini,  Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) dengan tegas menyatakan posisinya untuk menantang penggunaan wig bagi hakim karena dinilai mengintimidasi dan ketinggalan zaman.

"Praktik pemakaian wig oleh hakim pengadilan tinggi di Zimbabwe harus dihentikan karena sekarang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan," kata ZLHR dalam sebuah pernyataan.

ZLHR menekankan bahwa praktik wig yang diperkenalkan kolonial Inggris ke negara Afrika, termasuk Zimbabwe ini harus segera dihentikan. Sebab alokasi dana untuk wig dapat lebih bermanfaat untuk kebutuhan warga lainnya.

"Praktik ini harus dihentikan untuk menghemat uang yang dapat digunakan kembali untuk biaya lain yang diperlukan seperti subsidi kebutuhan publik," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya