Majelis rendah parlemen Belanda dilaporkan sedang mengajukan mosi untuk mendirikan pengadilan khusus di Den Haag untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekan-rekannya atas perang di Ukraina.
Mayoritas di Tweede Kamer mengatakan bahwa mereka akan mendukung mosi yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Belanda dari Partai Demokrat D66, Sjoerd Sjoerdsma.
“Sangat penting bahwa Putin, orang yang berada di balik perang mengerikan di Ukraina, tidak lolos begitu saja dengan impunitas ketika perang ini berakhir,†kata Sjoerdsma, seperti dikutip dari
NL Times, Jumat (21/10).
Meskipun demikian, dia mengakui bahwa membawa Putin ke ruang sidang pasti membutuhkan waktu.
"Tapi mari kita pastikan bahwa jika situasi itu muncul, kita siap dan benar-benar dapat membawanya ke pengadilan," katanya.
Partai D66 menyebut Den Haag sebagai pilihan logis untuk pengadilan tersebut. Ini adalah kota perdamaian dan keadilan internasional dan sudah menjadi rumah bagi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dan ICC sebelumnya telah berhasil menghukum penjahat perang melalui pengadilan khusus.
Pengadilan Yugoslavia, misalnya, menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mantan pemimpin Serbia Bosnia, Radovan Karadzic.
Menurut Sjoerdsma, diperlukan pengadilan tersendiri untuk mengadili Putin.
“Karena sekarang secara hukum tidak mungkin melalui ICC. Tidak ada satu pengadilan pun yang bisa mengadilinya sekarang. ICC dapat melakukan itu untuk kroni-kroninya, tetapi tidak untuk Putin sendiri," katanya.
Selain Partai Demokrat D66, Partai koalisi VVD dan CDA juga melihat perlunya pengadilan Putin.
"Belanda perlu mulai mengambil langkah sekarang," kata anggota parlemen VVD Ruben Brekelmans.
“Karena Putin akan terus menggagalkan segala bentuk persidangan, itu harus dipertimbangkan sejak dini bagaimana ini dapat dirancang dengan cara yang paling efektif," ujarnya.
Menggemakan pernyataan rekannya, anggota parlemen Partai CDA Agnes Mulder mengungkap pendapat serupa.
“Untuk bersiap menghadapi saat pertempuran berakhir, Belanda sekarang harus memohon Pengadilan Khusus Internasional," ujarnya.
Dengan mengadopsi mosi yabg diajukan Partai D66, Tweede Kamer akan meminta Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra untuk mencari dukungan dari Uni Eropa dan PBB.
"Pemerintah kota Den Haag juga dapat mulai mencari lokasi yang cocok," kata Sjoerdsma.
Pernyataan anggota parlemen Belanda datang di saat Rusia menggencarkan serangannya di Ukraina setelah peristiwa ledakan di Jembatan Kerch.
