Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

DPR Minta Pemerintah Tak Sebatas Melarang Peredaran Obat Sirup Paracetamol Anak

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 17:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menghentikan peredaran obat sirup parasetamol untuk anak lantaran mengandung zat berbahaya yakni etilen glikol dan dietilen glikol.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, pemerintah perlu menyosialisasikan secara masif terkait parasetamol sirup yang berbahaya tersebut. Lantaran menurut Rahmad, larangan saja tidak cukup, tanpa ada edukasi terhadap masyarakat soal penggunaan obat tersebut.

"Tentang hal ini (larangan penggunaan obat cair) masyarakat harus diedukasi secara masif dan optimal. Pemerintah kan bisa memanfaatkan berbagai strategi komunikasi maupun memanfaatkan platform media yang ada,” kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (20/10).


Disisi lain, Rahmad juga meminta masyarakat diajari bagaimana caranya mengatasi penyakit yang diderita anak, semisal batuk, demam tanpa harus menggunakan obat cair. Masalahnya, kata Rahmad, selama ini masyarakat bahkan para trenaga medis sudah sangat terbiasa dengan obat sirup.

“Selama ini kan obat sirup atau cair digunakan para orang tua mana kala anaknya sakit. Apalagi, obat cair itu diperjualbelikan secara bebas. Nah, ini harus jadi perhatian, bagaimana solusinya  menurunkan panas pada anak tanpa obat cair. Masyarakat harus diedukasi tentang hal ini,” katanya.  

"Seperti obat kapsul tablet, racikan injeksi, maupun melalui anus adalah alternatif obat diluar sirup yang harus di sampaikan ke para orang itu,” imbuhnya.

Dikatakatan Rahmad, hal penting lainnya yang harus dihindari adalah kesimpangsiuran informasi menyangkut penyakit gagal ginjal akut pada anak.

“Jangan sampai akibat informasi yang simpangsiur menimbulkan kepanikan  serta rasa takut pada masyarakat. Untuk itu, kita dorong
 orangtua juga harus aktif mengikuti siaran informasi dari pemerintah tentang kasus ini,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya