Berita

Helikopter Mi-17/Net

Dunia

Ngaku Belum Terima Pembatalan Resmi, Rusia Minta Filipina Hormati Kesepakatan Pembelian Mi-17

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 16:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia meminta Filipina untuk menghormati kontrak pembelian 16 helikopter Mi-17 yang telah ditandatangani. Kontrak tersebut dibatalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat (AS).

Duta Besar Rusia untuk Filipina, Marat Pavlov mengatakan Manila belum secara resmi memberi tahu Moskow tentang keputusannya untuk membatalkan kesepakatan. Sementara pihak perusahaan Rusia juga masih melanjutkan produksi Mi-17 karena Filipina sudah melakukan pembayaran awal.

"(Bahkan) pilot Filipina, yang akan mengoperasikan helikopter, telah menjalani pelatihan Rusia," lanjut Pavlov kepada wartawan pada Rabu malam (19/10).


Pavlov menuturkan pihak Rusia berusaha mengirim satu helikopter pada Juni, namun tidak diterima oleh pihak Filipina.

"Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina," lanjut Pavlov, seperti dimuat Associated Press.

Di sisi lain, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pemberitahuan resmi untuk mengakhiri kontrak tersebut sudah disampaikan kepada perusahaan Rusia, Sovtechnoexport pada Juni.

"Pemberitahuan lain yang menegaskan kembali keputusan Filipina untuk membatalkan kontrak dikirim bulan lalu oleh pemerintahan di bawah Presiden baru Ferdinand Marcos Jr.," kata jurubicara departemen Arsenio Andolong.

Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Duta Besar untuk Washington Jose Manuel Romualdez pertama kali mengkonfirmasi keputusan pemerintah untuk mengakhiri kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada Juli.

Keputusan untuk membatalkan kontrak, yang disetujui oleh Duterte, dibuat di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi Barat, yang dapat mencakup pembatasan yang akan memperlambat transfer bank dari pendapatan besar yang dikirim pulang oleh pekerja Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya, di antara kemungkinan masalah lainnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya