Berita

Helikopter Mi-17/Net

Dunia

Ngaku Belum Terima Pembatalan Resmi, Rusia Minta Filipina Hormati Kesepakatan Pembelian Mi-17

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 16:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia meminta Filipina untuk menghormati kontrak pembelian 16 helikopter Mi-17 yang telah ditandatangani. Kontrak tersebut dibatalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat (AS).

Duta Besar Rusia untuk Filipina, Marat Pavlov mengatakan Manila belum secara resmi memberi tahu Moskow tentang keputusannya untuk membatalkan kesepakatan. Sementara pihak perusahaan Rusia juga masih melanjutkan produksi Mi-17 karena Filipina sudah melakukan pembayaran awal.

"(Bahkan) pilot Filipina, yang akan mengoperasikan helikopter, telah menjalani pelatihan Rusia," lanjut Pavlov kepada wartawan pada Rabu malam (19/10).


Pavlov menuturkan pihak Rusia berusaha mengirim satu helikopter pada Juni, namun tidak diterima oleh pihak Filipina.

"Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina," lanjut Pavlov, seperti dimuat Associated Press.

Di sisi lain, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pemberitahuan resmi untuk mengakhiri kontrak tersebut sudah disampaikan kepada perusahaan Rusia, Sovtechnoexport pada Juni.

"Pemberitahuan lain yang menegaskan kembali keputusan Filipina untuk membatalkan kontrak dikirim bulan lalu oleh pemerintahan di bawah Presiden baru Ferdinand Marcos Jr.," kata jurubicara departemen Arsenio Andolong.

Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Duta Besar untuk Washington Jose Manuel Romualdez pertama kali mengkonfirmasi keputusan pemerintah untuk mengakhiri kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada Juli.

Keputusan untuk membatalkan kontrak, yang disetujui oleh Duterte, dibuat di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi Barat, yang dapat mencakup pembatasan yang akan memperlambat transfer bank dari pendapatan besar yang dikirim pulang oleh pekerja Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya, di antara kemungkinan masalah lainnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya