Rusia meminta Filipina untuk menghormati kontrak pembelian 16 helikopter Mi-17 yang telah ditandatangani. Kontrak tersebut dibatalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat (AS).
Duta Besar Rusia untuk Filipina, Marat Pavlov mengatakan Manila belum secara resmi memberi tahu Moskow tentang keputusannya untuk membatalkan kesepakatan. Sementara pihak perusahaan Rusia juga masih melanjutkan produksi Mi-17 karena Filipina sudah melakukan pembayaran awal.
"(Bahkan) pilot Filipina, yang akan mengoperasikan helikopter, telah menjalani pelatihan Rusia," lanjut Pavlov kepada wartawan pada Rabu malam (19/10).
Pavlov menuturkan pihak Rusia berusaha mengirim satu helikopter pada Juni, namun tidak diterima oleh pihak Filipina.
"Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina," lanjut Pavlov, seperti dimuat
Associated Press.
Di sisi lain, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pemberitahuan resmi untuk mengakhiri kontrak tersebut sudah disampaikan kepada perusahaan Rusia, Sovtechnoexport pada Juni.
"Pemberitahuan lain yang menegaskan kembali keputusan Filipina untuk membatalkan kontrak dikirim bulan lalu oleh pemerintahan di bawah Presiden baru Ferdinand Marcos Jr.," kata jurubicara departemen Arsenio Andolong.
Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Duta Besar untuk Washington Jose Manuel Romualdez pertama kali mengkonfirmasi keputusan pemerintah untuk mengakhiri kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada Juli.
Keputusan untuk membatalkan kontrak, yang disetujui oleh Duterte, dibuat di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi Barat, yang dapat mencakup pembatasan yang akan memperlambat transfer bank dari pendapatan besar yang dikirim pulang oleh pekerja Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya, di antara kemungkinan masalah lainnya.
