Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco/Net

Politik

Sikapi Gagal Ginjal Misterius, Sufmi Dasco: Kemenkes Harus Tegas dan Jangan Abu-abu

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Puluhan anak usia di bawah tujuh tahun meninggal dunia terserang gangguan ginjal akut lantaran mengonsumsi Paracetamol yang mengandung zat berbahaya seperti etilen-glikol dan dietilen gilkol.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Kementerian Kesehatan harus mengambil sikap tegas dengan melarang keras obat paracetamol di pasaran jika membahayakan anak-anak, bukan meyampaikan informasi yang abu-abu kepada masyarakat.

"Pemerintah harus tegas mengambil sikap, jangan disatu sisi menghimbau, tapi disisi lain ada pernyataan dari Wamenkes bahwa parasetamol aman,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (20/10).


"Pilihannya hanya boleh atau tidak boleh, jika dianggap tidak boleh, maka buat larangan segera bukan himbauan lagi. Jadi tidak abu-abu,” imbuhnya.

Dia menambahkan setelah adanya ketegasan dari pemerintah tersebut, pemerintah harus memberikan obat alternatif untuk mengurangi demam tinggi pada anak. Pasalnya, paracetamol merupakan kebutuhan baik dewasa untuk anak-anak jika terserang penyakit.

“Kita tahu semua bahwa parasetamol sudah menjadi kebutuhan pokok terhadap berbagai penyakit di keluarga. Tentu ketika parasetamol tidak diperjualkan sementara, lalu ada kebutuhan akan parasetamol, punya opsi lain,” katanya.

Dasco menyayangkan banyaknya informasi yang simpang siur beredar di masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut misterius tersebut yang justru memperkeruh suasana disebabkan Kemenkes tidak memiliki sikap tegas tersebut.  

"Tidak seperti sekarang, masyarakat diberikan pernyataan sana-sini, ada dari kementrian, ada dari pejabat, ada dari organisasi dokter dan belum lagi analisa-analisa dari berbagai pihak. Dibutuhkan sebuah keputusan tegas, sambil menunggu penelitian berikan alternatif obat. Jadi tidak simpang siur,” ucapnya.

"Ketidaktegasan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dan fitnah. Maka putuskan segera, ya atau tidak, bukan himbauan apalagi perdebatan yang tidak perlu,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya