Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Harga Naik, PKS Sayangkan Pemerintah Tidak Maksimalkan Produksi Migas

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap Pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan produksi migas di saat harga jualnya sedang bagus disayangkan oleh wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, dalam kondisi sekarang investasi dan produksi di sektor Migas seharusnya meningkat. Menurut Mulyanto, kenaikan harga minyak dunia adalah insentif alamiah yang sangat menguntungkan bagi produsen minyak.  

"Ini kesempatan yang baik namun kelihatannya kita tidak dapat merespons peluang tersebut dengan baik. Karenanya sulit bagi kita untuk mengejar target lifting tahun 2022," ujar Mulyanto, Rabu (19/10).
 

 
Mulyanto menilai, Pemerintah kurang serius mewujudkan target 1 juta BPH pada tahun 2030. Faktanya, yang terjadi bukannya kenaikan lifting minyak tetapi malah penurunan dari tahun ke tahun. Termasuk di saat harga migas sedang bagus-bagusnya.  

"Ini kan menyedihkan," imbuhnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Mulyanto mendesak Pemerintah mengokohkan kelembagaan badan pengelola hulu Migas. Ia tidak ingin pengelolaan Migas seperti saat ini yang dikelola oleh lembaga setingkat satuan kerja.

"Di sisi lain penguatan kelembagaan SKK Migas juga sangat penting. Jangan sekedar sebuat Satker yang bersifat sementara," ujarnya.

Mulyanto menambahkan Pemerintah juga perlu menata aspek perizinan, baik di tingkat Pemerintah daerah maupun kementerian teknis di tingkat pusat. Tujuannya agar investor semakin tertarik dengan segala kemudahan yang disediakan.

"Selain itu dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal sangat dibutuhkan. Karena dengan dukungan ini memungkinkan investor dapat lebih aman dan nyaman menanamkan uangnya lebih banyak lagi di dalam negeri," pungkas Mulyanto.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya