Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) sata hadiri FGD tentang Swasembada kedelai/Net

Politik

Hasto Ingatkan Kader PDIP Disanksi jika Sebut Capres Sebelum Ditetapkan Megawati

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 01:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kader PDI Perjuangan diingatkan untuk tidak menyebutkan nama calon presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menetapkan.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai mengadiri FGD tentang swasembada kedelai, Rabu (19/10).

Diungkapkan Hasto, siapapun yang menyebut nama Capres atau Cawapres dari PDI Perjuangan sebelum ditetapkan oleh Megawati akan diberi sanksi. Alasannya, mekanisme partai dan momentum tahapannya sudah diatur secara rigid di partai.


"Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," demikian penegasan Hasto.

Hasto mengaku akan mengecek pernyataan mantan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo apakah benar mengungkapkan nama Capres dari PDIP.

Terkait apakah sanksi itu akan dikenakan pada Hadi, Hasto memastikan akan memberikan sanksi.

Dikatakan Hasto, jika ada kader PDI Perjuangan menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan oleh ketua umum, maka itu melanggar disiplin partai.

Hasto mengingatkan, bahwa partai sudah memutuskan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum.

"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah,” kata Hasto.

Jika tetap nekat, maka Dewan Kehormatan Partai akan turun tangan mengurus dugaan pelanggaran aturan. Dan itu berlaku bagi siapapun kader partai.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya