Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) sata hadiri FGD tentang Swasembada kedelai/Net

Politik

Hasto Ingatkan Kader PDIP Disanksi jika Sebut Capres Sebelum Ditetapkan Megawati

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 01:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kader PDI Perjuangan diingatkan untuk tidak menyebutkan nama calon presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menetapkan.

Demikian disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai mengadiri FGD tentang swasembada kedelai, Rabu (19/10).

Diungkapkan Hasto, siapapun yang menyebut nama Capres atau Cawapres dari PDI Perjuangan sebelum ditetapkan oleh Megawati akan diberi sanksi. Alasannya, mekanisme partai dan momentum tahapannya sudah diatur secara rigid di partai.


"Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," demikian penegasan Hasto.

Hasto mengaku akan mengecek pernyataan mantan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo apakah benar mengungkapkan nama Capres dari PDIP.

Terkait apakah sanksi itu akan dikenakan pada Hadi, Hasto memastikan akan memberikan sanksi.

Dikatakan Hasto, jika ada kader PDI Perjuangan menyatakan dukungan pada capres-cawapres tertentu sebelum diputuskan oleh ketua umum, maka itu melanggar disiplin partai.

Hasto mengingatkan, bahwa partai sudah memutuskan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum.

"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah,” kata Hasto.

Jika tetap nekat, maka Dewan Kehormatan Partai akan turun tangan mengurus dugaan pelanggaran aturan. Dan itu berlaku bagi siapapun kader partai.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya