Berita

Pelabuhan Kherson, Rusia/Net

Dunia

Khawatirkan Serangan Ukraina, Penduduk Kherson Mulai Direlokasi dari Wilayah Pertempuran

RABU, 19 OKTOBER 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah wilayah Kherson mulai melakukan relokasi warga sipil dari zona pertempuran. Vladimir Saldo, gubernur sementara wilayah yang baru bergabung dengan Rusia itu mengumumkan pada Selasa (18/10) waktu setempat.

Saldo mengatakan, langkah itu dilakukan di tengah serangan baru Ukraina dan adanya potensi upaya Kyiv untuk menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air lokal.

“Ada bahaya banjir langsung di wilayah tersebut karena rencana penghancuran bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya dan pelepasan air dari aliran pembangkit listrik di hulu Sungai Dnepr,” kata Saldo, seperti dikutip dari RT, Rabu (19/10).


"Keputusan itu muncul saat militer Rusia memperkuat posisinya di wilayah tersebut," jelas Saldo.

Dikatakan Saldo, relokasi akan membantu menghindari korban sipil massal dari permusuhan yang sedang berlangsung dan memungkinkan pasukan Rusia untuk melakukan tugas mereka dalam mempertahankan Wilayah Kherson.

"Penduduk sipil sekarang akan ditarik ke tepi kiri Dnepr dalam cara yang terorganisir, selangkah demi selangkah, dan diakomodasi secara gratis,” Saldo menjelaskan.

"Penduduk Wilayah Kherson yang bersedia pindah ke tempat lain di Rusia akan diberikan sertifikat real estat, sesuai dengan pedoman yang diumumkan pada hari sebelumnya oleh pemerintah Rusia," tambah gubernur.

Pengumuman itu muncul ketika Jenderal Angkatan Darat Rusia Sergey Surovikin, komandan operasi militer Rusia yang baru-baru ini diangkat di Ukraina, membuat pernyataan publik pertamanya sejak mengambil alih perannya pada awal Oktober.

Berbicara kepada penyiar Rossiya-24, Surovikin mengakui bahwa situasi di sekitar Kherson saat ini tegang dan keputusan sulit mungkin harus dibuat.

Wilayah Kherson telah berada di bawah kendali militer Rusia sejak Maret. Wilayah tersebut, bersama dengan negara tetangga Zaporozhye dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, secara mayoritas memilih untuk bergabung dengan Rusia selama referendum pada akhir September.

Jajak pendapat tersebut ditolak oleh Kyiv dan sejumlah negara Barat, yang mencela prosesnya palsu dan menolak untuk mengakui hasilnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya