Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: Reshuffle Menteri Nasdem Bagus bagi Demokrasi

SELASA, 18 OKTOBER 2022 | 05:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan reshuffle kabinet pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Karena itu, Presiden Jokowi kapan saja dapat mereshuffle kabinet sesuai kebutuhannya.

Kata Jamiluddin, Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi.


"Jadi, setiap Jokowi mereshuffle kabinet pasti memunculkan perdebatan. Jokowi akan tetap mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/10).

Menurut Jamiluddin, bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik.

Keyakinan Jamiluddin, Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik.

Namun untuk kepentingan demokrasi, diungkapkan Jamiluddin, Jokowi memang lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah.

Jamiluddin melihat, soal siapa yang dicopot di kabinet, partai politik harus taat asas.

"Tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya