Berita

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Ekonomi Masih Dinamis, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Asumsi Nilai Tukar Rupiah pada APBN 2023

SENIN, 17 OKTOBER 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati anggaran subsidi energi di 2023 sebesar Rp 211,9 Triliun. Asumsi dasar makro 2023 menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, inflasi year on year 3,6 persen, nilai tukar Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat.

Dinamika ekonomi global saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang asumsi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.800 per dolar AS dalam APBN 2023. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, dan hampir di angka Rp 16.000.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, pemerintah perlu merevisi asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023, lantaran saat ini prediksi ekonomi global yang tidak menentu dan cenderung gelap.


"Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 perlu dilakukan revisi karena terjadi perubahan dinamika ekonomi. Moderasi harga komoditas berpengaruh terhadap pertahanan stabilitas rupiah,“ kata Bhima kepada wartawan, Senin (17/10).

Menurutnya, pada semester I 2022, nilai tukar rupiah masih bisa terjaga dengan bantuan bonanza komoditas. Begitu terjadi pembalikan arah maka tekanan kurs bisa terjadi.

“Berikutnya penyesuaian kurs rupiah mendesak dilakukan karena postur belanja akan alami peningkatan terutama belanja subsidi energi,” katanya.

Asumsi nilai tukar dalam APBN 2023 senilai Rp 14.800 tersebut, dikhawatirkan Bhima bisa menekan perekonomian nasional.

“Dikhawatirkan realisasi subsidi energi yang lebih tinggi dari rencana membuat tekanan pada penyesuaian harga BBM kembali terjadi tahun depan,” katanya.

Harga BBM sendiri telah mengalami penyesuaian bulan September lalu. Kenaikan Harga BBM ini menyumbang inflasi dan bisa menekan pemulihan ekonomi.

“Inflasi energi yang terlalu tinggi bisa menekan pemulihan ekonomi,” demikian Bhima.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya