Bakhrul Khair Amal saat berdiskusi dengan Redaksi Kantor Berita RMOLSumut beberapa waktu lalu/RMOLSumut
Meski reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden, namun jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan logika yang terukur akan memunculkan antipati dari masyarakat.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr Bakhrul Khair Amal, terkait mencuatnya kembali wacana reshuffle menteri pascadeklarasi calon presiden yang dilakukan oleh Partai Nasdem.
Dalam wacana reshuffle kali ini, menteri dari Nasdem memang diprediksi yang akan kena geser oleh Jokowi.
“Presiden Joko Widodo bisa dicap sebagai pemimpin yang tidak berjiwa besar,†katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (14/10).
Tidak hanya itu, menurut Bakhrul, PDI Perjuangan juga akan terimbas ketika reshuffle tersebut benar-benar terjadi.
Sebab, dalam beberapa waktu belakangan ini PDIP merupakan partai yang paling sering menyoroti dan mengkritik Nasdem atas keputusan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024.
“Hak prerogatif itu memang bisa jadi alasan. Namun masyarakat juga tahu jika Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan yang bagi mereka diistilahkan sebagai petugas partai,†tuturnya.
Dalam persoalan politik, lanjut Bakhrul, apa yang dilakukan oleh Nasdem merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini bahkan tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan politis antarsesama partai politik yang ‘mendudukkan’ Joko Widodo sebagai presiden.
Artinya, keputusan mereka untuk mendeklarasikan calon presiden lebih awal dari partai lain tidak dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran perjanjian politis.
“Karena Nasdem sesungguhnya sudah menunjukkan kerjasama yang baik mulai dari periode pertama Joko Widodo dan juga periode kedua. Lantas apakah ketika mengumumkan calon presiden mereka itu dianggap sebagai wanprestasi dalam koalisi selama dua periode? Saya kira tidak tepat,†paparnya.
Karena itu, wacana yang dikembangkan ke arah isu reshuffle menteri dari Nasdem sebaiknya dihentikan saja. Sebab, hal ini justru akan kontraproduktif dengan upaya untuk mendiskreditkan Nasdem jelang Pemilu 2024.
“Justru Nasdem bisa mendapat simpati, karena menjadi pihak yang teraniaya karena hal yang secara politis tidak melanggar aturan apapun, justru mereka didepak dari pemerintahan lewat reshuffle,†demikian Bakhrul Khair Amal.
