Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Afghanistan Kalah dalam Pemungutan Suara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB

KAMIS, 13 OKTOBER 2022 | 10:33 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Afghanistan gagal memenangkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pemungutan suara di Majelis Umum, Rabu (12/10), Afghanistan hanya mendapat 12 suara di antara negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Suara Afghanistan jauh lebih sedikit dibandingkan Bangladesh yang berhasil mendapatkan suara terbanyak, yakni 160 suara.


"Keanggotaan setiap anggota dewan adalah untuk masa jabatan tiga tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berturut-turut, dan siklus keanggotaan tahunan akan dimulai pada 1 Januari,"  isi pernyataan PBB, seperti dilaporkan oleh media sosial BBC.

Nasir Ahmad Faiq, perwakilan Afghanistan di PBB, mengatakan dalam serangkaian tweet bahwa pencalonan Afghanistan untuk keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2023-2025, akan sangat sulit karena situasi yang terjadi di negara itu belakangan ini.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB memiliki 47 anggota dan merupakan pilar tertinggi hak asasi manusia di PBB, dan tugasnya adalah untuk menunjukkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara.

Situasi hak asasi manusia Afghanistan telah memburuk terutama setelah Taliban berkuasa.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada Selasa agar PBB mengakui pemerintahan Taliban karena bagaimana pun Afghanistan adalah anggota penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga negara penting di dunia.

"itu sebab mengapa kami mendesak PBB untuk memberikan kursi kepada kami," katanya.

Tahun lalu, Taliban memperkenalkan Sohail Shaheen sebagai perwakilan mereka di PBB, yang kredensialnya belum diterima oleh organisasi ini.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya