Berita

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto/RMOL

Politik

PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari Nasdem

RABU, 12 OKTOBER 2022 | 13:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PAN tidak ingin ikut campur soal adanya desakan reshuffle kabinet dari Relawan Jokowi yang meminta presiden untuk segera memberhentikan para menteri dari Partai Nasdem.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Hak Jokowi itu. Kita enggak bisa ikut campur," tegas Yandri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).


Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN ini menyebut jika Jokowi menilai ada menteri yang layak untuk diganti, ia meyakini akan dilakukan. Bahkan, bukan hanya dari Nasdem.

"Kalau itu masalah reshuffle dari partai manapun posisi apapun kan terserah Pak Jokowi. Tidak mesti dari Nasdem. Partai lain juga kalau kata Pak Jokowi layak tentu di-reshuffle," demikian Yandri.  

Sebelah nya, Relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Hal ini merupakan respons Relawan Jokowi terhadap keputusan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) Pemilu 2024.

Para Relawan Jokowi melihat Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Namun kini, beberapa kader Partai Nasdem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya.

"Kami meminta kepada bapak presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem," Freedy Moses Ulemlem, bagian dari Relawan Jokowi saat membaca surat terbuka, Senin (10/10), di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya