Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Soal Keluhan Kualitas Pertalite Menurun, PKS Desak Pemerintah Ambil Sikap

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 20:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah harus ambil sikap terkait keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Pertalite. Sebab, kabar menurunnya kualitas Pertalite sudah tersiar di berbagai media.

Demikian pandangan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Selasa (11/10).

Mulyanto mengatakan, harus diakui kehebohan penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Sampai saat ini, masih banyak warga yang melaporkan soal penurunan kualitas Pertalite.


"Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90," demikian kata Mulyanto.

Dalam pandangan Mulyanto, meski Pertamina maupun Pemerintah sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini. Namun nampaknya isu ini tidak mereda.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan.

Pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif. Agar masyarakat dapat memahami.

Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah.  

"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya