Berita

Walikota Bandung, Yana Mulyana/Ist

Politik

Kepsek Ikut Kampanyekan Program Parpol, Walikota Bandung: ASN Tidak Boleh Berpolitik!

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 16:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung diminta untuk tidak terlibat politik praktis. Jika melanggar, ASN dipastikan bakal mendapat tindakan tegas.

Hal tersebut dikatakan Walikota Bandung, Yana Mulyana, menanggapi dugaan politik praktis yang dilakukan Kepala Sekolah (kepsek) SMPN 16 Bandung.

Dugaan politik praktis bermula dari undangan Kepsek SMPN 16 kepada orangtua siswa untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar di kantor salah satu partai politik.


"Tentunya kami menyesalkan ada program Indonesia Pintar ini, parpol melakukan satu kegiatan yang melibatkan ASN karena dia kepala sekolah SMPN 16," ujar Yana, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (11/10).

"Dan kami menyesalkan tempatnya harus di kantor parpol itu seolah-olah itu kegiatan atau bantuan program dari parpol," kata dia.

Yana menegaskan, ada regulasi yang tegas melarang ASN terlibat dalam kegiatan partai politik.

"Ada regulasi soal ASN kalau terlibat dalam kegiatan parpol. Kampanye saja tidak boleh di sekolah. ASN tidak boleh berpolitik," tegasnya.

Saat ini, lanjut Yana, dugaan pelanggaran tersebut akan segera diproses sesuai peraturan perundangan-undangan.

"Ini sedang berproses, sudah dimintai keterangan, membuat surat pernyataan," katanya.

Sebelumnya, Kadisdik Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, menyesalkan munculnya undangan kepada orangtua siswa dari Kepala SMPN 16 Bandung untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar di salah satu partai.

“Saya menyesalkan hal ini terjadi, tentu ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan. Hal ini telah kami sampaikan saat sosialisai Program Indonesia Pintar (PIP) di Hotel Atlantik,” kata Hikmat.

Hikmat mengaku telah memberikan teguran kepada Kepsek SMPN 16. Selanjutnya sanksi dugaan pelanggaran akan dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Langkah tersebut juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pendidikan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya