Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

OKI Desak Houthi Perpanjang Gencatan Senjata dengan Pemerintah Yaman

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 18:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gagalnya kesepakatan perpanjangan gencatan senjata untuk ketiga kalinya antara pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran, semakin memperparah krisis ekonomi dan kemanusiaan di Sana'a.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meminta Houthi untuk bertanggung jawab atas kembali dilancarkannya aksi militer, teror dan kekacauan yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah.

"Kami juga mengecam tindakan Houthi yang mengingkari janji gencatan senjata tersebut dengan tindakan kekerasan yang kembali dilakukan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih solusi militer daripada solusi politik," tegas OKI dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Ashraq Al Aswat pada Rabu (5/10).


Lebih lanjut, OKI meminta Houthi untuk kembali berkomitmen dan memperpanjang serta memperluas gencatan senjata sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

"Kami mendesak milisi kudeta Houthi untuk terlibat dalam proses politik dan damai dan kembali memperpanjang gencatan senjata nasional," ujarnya.

OKI juga menegaskan kembali dukunganya terhadap Yaman untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya dan mencapai perdamaian, stabilitas dan pembangunan.

Milisi Houthi menolak untuk memperpanjang gencatan senjata yang ditengahi PBB yang berakhir pada Minggu lalu (2/10).

Hanya beberapa menit setelah gencatan senjata berakhir, Houthi mulai menembaki tentara pemerintah dengan senjata berat dan drone di pegunungan Al-Baleq, selatan Marib.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya