Pengamat hubungan internasional Unpad, Teuku Rezasyah/Net
Penolakan RI dalam voting Dewan HAM PBB untuk membahas pelanggaran kemanusiaan terhadap Uighur di Xinjiang memunculkan banyak anggapan bahwa Indonesia kini telah menegaskan keberpihakannya pada China.
Tetapi itu semua dibantah oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah yang menganggap bahwa sikap penolakan Indonesia telah sangat benar untuk dilakukan.
"Penolakan Indonesia di Dewan HAM sangat berkualitas. Negara ini sudah tahu bagaimana kondisi di Xinjiang dan bagaimana menentukan sikap sendiri tanpa diintervensi pihak asing," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat pagi (7/10).
Rezasyah menjelaskan, Indonesia telah mengetahui duduk kasus dan pelanggaran HAM di Xinjiang melalui penekanannya pada hampir enam dari 20 poin pernyatan yang disampaikan oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Febrian A Ruddyard.
"Pada poin, 4, 8, 9, 12, 19, 20, Indonesia secara khusus menyebut kata Uighur dan Xinjiang. Ini berarti bahwa Indonesia telah paham dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana," ujarnya.
Menurut Rezasyah, penolakan pada rancangan pembicaraan Uighur yang diusulkan Barat dapat diartikan juga bahwa Indonesia tidak ingin berpihak kepada Barat dan menegaskan sikapnya sendiri.
"Indonesia tidak ingin mengekor pada pihak mana pun dan menegaskan posisi yang sudah dianggap benar. Indonesia tidak ingin didikte oleh AS maupun China," tegasnya.
Sikap Indonesia juga tidak bisa ditafsirkan sebagai kecenderungannya pada China, lantaran meskipun tak ingin melakukan intervensi kedaulatan, tetapi RI juga secara eksplisit mengkritik Beijing agar segera menyelesaikan masalah di Xinjiang.
"Pada 20 pernyataan perwakilan Indonesia di Dewan HAM itu, terselip tekanan bahwa Indonesia ingin China menjadi lebih terbuka dan segera menangani krisis yang terjadi di wilayah teritorialnya," kata Rezasyah.
Lebih lanjut, Rezasyah mengatakan bahwa penolakan tersebut mungkin diambil Indonesia karena ingin menempuh jalur pembicaraan lain, yang lebih personal dengan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan China.
"Barangkali Indonesia ingin merancang draft dengan OKI dan secara pribadi juga menyusunnya dengan China untuk memperoleh hasil negosiasi yang lebih baik," jelasnya.
Bagi Rezasyah, Indonesia akan lebih memilih menggunakan cara Asia untuk mendekati China dengan tidak mempermalukannya. Sebab, sentimen Xi Jinping pada Barat, khususnya di Dewan HAM PBB, akan mempersulit upaya negosiasi tersebut.
"Jika Indonesia menyetujui itu, maka Barat akan mengambil langkah lebih lanjut yang memungkinkan dewan HAM mengirimkan tim penyelidikan khusus ke Xinjiang. Ini akan mempermalukan China, dan Xi juga akan menolak apa pun dari Barat," pungkasnya.
