Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

PKS Desak Aparat Bongkar Jaringan PMI Ilegal

JUMAT, 07 OKTOBER 2022 | 01:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya menggrebek sebuah penampungan PMI Ilegal di wilayah Bekasi. Hasilnya ada 161 calon PMI  yang didominasi emak-emak tertipu oleh calo-calo PMI Ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar jaringan penipu PMI Ilegal dibongkar.

Desakan itu disampaikan karena ia meyakini, terbongkarnya kasus PMI Ilegal dalam ju mlah cukup besar tersebut tidak dilakukan oleh orang per orang melainkan sebuah jaringan.


Temuan Kurniasih, PMI Ilegal yang didominasi emak-emak ini berasal dari berbagai wilayah. Ada kemungkinan jaringan ini juga sudah bergerak di berbagai daerah.

"Sehingga penggerebekan ini harus diikuti oleh dibongkarnya jaringan penipu PMI Ilegal di Indonesia," ungkap Kurniasih, Kamis (6/10).

Terlebih menurut informasi, jaringan yang akan memberangkatkan para emak-emak ini blusukan ke daerah-daerah dan menjanjikan gaji besar dengan memberikan uang sebagai pengikat atau hutang sehingga para korban tidak berdaya.

Apalagi, kata Kurniasih sindikat yang berusaha mendapatkan PMI ilegal tidak memberi informasi utuh bahwa ada moratorium penempatan pekerja domestik di Arab Saudi.

"Kita juga minta tolong agar kerugian korban PMI Ilegal ini dihitung secara materiil dan dimintakan pertanggungjawabannya," kata Kurniasih.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini juga meminta agar jajaran Polda Metro Jaya bisa mengungkap kasus ini sebab sudah masuk ranah dugaan tindak pidana perdagangan orang.

"Bongkar tuntas jaringan sindikat PMI Ilegal ini sebab belum lama kita juga membongkar modus pengiriman PMI Ilegal ke Kamboja dalam jumah cukup besar dan bergelombang," pungkas Kurniasih.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya