Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Jika Maduro Bersedia Lanjutkan Dialog dengan Oposisi, AS Siap Longgarkan Sanksi untuk Venezuela

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) menawarkan keringanan sanksi pada Venezuela jika Presiden Nicolas Maduro bersedia untuk terus membuka pembicaraan dengan pihak oposisi demi memulihkan demokrasi.

Saat ini pemerintahan Presiden Joe Biden tengah bersiap memberikan tawaran tersebut, khususnya menjelang rencana pemilu yang adil dan bebas pada 2024 di Venezuela.

Menurut Wall Street Journal (WSJ), salah satu dari beberapa pelonggaran sanksi yang akan ditawarkan oleh pemerintahan Biden berupa melanjutkan operasi Chevron Corp di Venezuela.


Kesepakatan itu akan membuka jalan bagi Chevron dan perusahaan jasa minyak AS untuk melanjutkan ekspor minyak Venezuela ke pasar global di tengah melonjaknya harga energi di seluruh dunia.

Akan tetapi, para pejabat AS menyebut, untuk saat ini kesepakatan itu belum sepenuhnya rampung diselesaikan, masih ada kemungkinan kesepakatan ini bisa gagal, jika pemerintah Maduro tidak menyanggupi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson pada Rabu (5/10) mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan sanksi tanpa langkah konstruktif yang dilakukan oleh Maduro untuk memulihkan demokrasi Venezuela.

“Kebijakan sanksi kami terhadap Venezuela tetap tidak berubah. Kami akan terus menerapkan dan menegakkan sanksi Venezuela," kata Watson.

Industri minyak Venezuela kini telah berada di bawah sanksi keras AS sejak 2019 lalu, ketika pemerintahan Donald Trump dan sekutu Barat menyatakan pemimpin oposisi Juan Guaido dan menuduh Maduro berbuat curang. Produksi minyak di negara itu kemudian menjadi anjlok setelah mengalami krisis ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun, salah urus produksi, serta sanksi yang diberlakukan AS.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya