Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Jika Maduro Bersedia Lanjutkan Dialog dengan Oposisi, AS Siap Longgarkan Sanksi untuk Venezuela

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) menawarkan keringanan sanksi pada Venezuela jika Presiden Nicolas Maduro bersedia untuk terus membuka pembicaraan dengan pihak oposisi demi memulihkan demokrasi.

Saat ini pemerintahan Presiden Joe Biden tengah bersiap memberikan tawaran tersebut, khususnya menjelang rencana pemilu yang adil dan bebas pada 2024 di Venezuela.

Menurut Wall Street Journal (WSJ), salah satu dari beberapa pelonggaran sanksi yang akan ditawarkan oleh pemerintahan Biden berupa melanjutkan operasi Chevron Corp di Venezuela.


Kesepakatan itu akan membuka jalan bagi Chevron dan perusahaan jasa minyak AS untuk melanjutkan ekspor minyak Venezuela ke pasar global di tengah melonjaknya harga energi di seluruh dunia.

Akan tetapi, para pejabat AS menyebut, untuk saat ini kesepakatan itu belum sepenuhnya rampung diselesaikan, masih ada kemungkinan kesepakatan ini bisa gagal, jika pemerintah Maduro tidak menyanggupi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson pada Rabu (5/10) mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan sanksi tanpa langkah konstruktif yang dilakukan oleh Maduro untuk memulihkan demokrasi Venezuela.

“Kebijakan sanksi kami terhadap Venezuela tetap tidak berubah. Kami akan terus menerapkan dan menegakkan sanksi Venezuela," kata Watson.

Industri minyak Venezuela kini telah berada di bawah sanksi keras AS sejak 2019 lalu, ketika pemerintahan Donald Trump dan sekutu Barat menyatakan pemimpin oposisi Juan Guaido dan menuduh Maduro berbuat curang. Produksi minyak di negara itu kemudian menjadi anjlok setelah mengalami krisis ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun, salah urus produksi, serta sanksi yang diberlakukan AS.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya