Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/RMOLJabar

Politik

Desak Tragedi Kanjuruhan Diusut Tuntas, Politikus PKS juga Minta Pemerintah Pastikan Seluruh Korban Dapat Perawatan Maksimal

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 07:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta memberikan pelayanan perawatan terbaik untuk ratusan korban Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, melalui keterangannya, Kamis (6/10).

"Kemenkes harus memastikan setiap RS dan faskes memberikan pelayanan terbaik terhadap korban Kanjuruhan. Ini bukan sekadar bencana sepak bola tapi juga bencana kemanusiaan," kata Netty.

Menurut Netty, pemerintah dan stakeholder terkait harus monitor pelaksaaan pelayanan di lapangan. Ia berharap tidak muncul cerita di media sosial bahwa pasien korban Tragedi Kanjuruhan terlantar dan tak mendapatkan perawatan maksimal.


Netty juga meminta pemerintah agar melakukan pendataan jumlah korban secara valid.

“Informasi soal jumlah korban keseluruhan ini juga masih menimbulkan pertanyaan dan simpang siur. Pemerintah menyebut korban yang meninggal ada 125 orang sementara suporter Arema mengatakan lebih dari 200 orang,” paparnya.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki data akurat dan memastikan seluruh korban termasuk keluarga korban mendapatkan hak yang sama, seperti santunan dan sebagainya.

Lebih lanjut, politikus PKS ini juga meminta agar kasus tragedi Kanjuruhan ini diusut hingga tuntas.

“Kronologi, penyebab, aspek kelalaian penyelenggara, hingga potensi pelanggaran personel harus diungkap secara transparan ke publik. Jangan sampai korban dan keluarga korban tidak mendapatkan keadilan yang layak," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya