Wakil Menteri Pertahanan Nasional Wang Shin-lung menghadiri Konferensi Industri Pertahanan AS-Taiwan di Richmond, Virginia/Net
Pemerintah Amerika Serikat telah menjamin melakukan yang terbaik demi membantu meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Taiwan Wang Hsin-lung dalam acara tahunan Konferensi Industri Pertahanan AS-Taiwan tahunan ke-21, baru-baru ini.
Wang mengatakan bahwa dalam pertemuan tertutup itu, pihak AS menjelaskan kepada delegasi Taiwan tentang situasi, hambatan, dan risiko tertentu dalam proses penjualan senjata.
Mengenai apakah ada konsensus tentang arah penjualan senjata atau pembangunan militer di Taiwan, Wang menunjukkan bahwa fokus utama telah mengembangkan perang asimetris Taiwan selama dua tahun terakhir.
"Mengingat anggaran nasional Taiwan yang terbatas, uang harus dibelanjakan di tempat yang paling membutuhkannya," kata Wang, seperti dikutip dari
Taiwan News, Selasa (4/10).
Dia juga mengatakan bahwa Taiwan telah memperkirakan ancaman China akan menguat dalam beberapa tahun ke depan sehingga harus mencari cara untuk mendapatkan senjata yang dibutuhkan dalam waktu secepat mungkin dan sesuai anggaran.
"Kekuatan adalah prioritas utama," katanya.
Wang kemudian menyatakan harapannya bahwa Undang-Undang Kebijakan Taiwan akan disahkan di Kongres AS. Alokasi 6,5 miliar dolar AS selama periode lima tahun yang termasuk dalam undang-undang yang diusulkan akan membantu Taiwan dan akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan militer, pembelian senjata, dan pemeliharaan peralatannya.
Konferensi Industri Pertahanan AS-Taiwan digelar selama tiga hari mulai Minggu-Selasa di Hotel Omni Richmond di Richmond, Virginia. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas masa depan kerja sama pertahanan Amerika dengan Taiwan, proses pengadaan senjata, dan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional Taiwan. .
Delegasi Taiwan dipimpin oleh Wang, sedangkan pihak AS diwakili oleh Laura Cressey, wakil direktur keamanan regional dan transfer senjata Departemen Luar Negeri AS, dan Jedidiah Royal, wakil direktur Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan.
