Berita

Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele/Net

Dunia

Enggan Teken Deklarasi dengan AS, Kepulauan Solomon Tak Ingin Pilih Beijing atau Washington

SELASA, 04 OKTOBER 2022 | 17:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kepulauan Solomon mengungkap alasannya menolak menandatangani deklarasi bersama dengan kepulauan Pasifik dan Amerika Serikat pada bulan lalu yang sempat menjadi sorotan internasional.

Pasalnya hubungan dekat yang telah dijalin antara Honiara dengan China diduga menjadi penyebab kuat dikeluarkannya surat penolakan tersebut.

Pemerintah Kepulauan Solomon pada Selasa (4/10) mengonfirmasi lebih lanjut terkait alasan di balik keengganan Honiara untuk menandatangani perjanjian dengan AS untuk pertemuan forum pasifik mendatang.


Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, menyatakan pihaknya keberatan dengan draf pertama deklarasi kemitraan AS-Pasifik karena tidak nyaman dengan beberapa komitmen yang membawa nama China.

“Dalam draf awal ada beberapa referensi yang kami kurang nyaman, yang secara tidak langsung merujuk pada China,” ujarnya seperti dimuat AFP.

Manele menegaskan jika kepulauan Solomon tidak ingin di tempatkan dalam posisi harus memilih untuk menjalin hubungan dengan China atau AS.

"Ini menempatkan kami pada posisi yang harus kami pilih, dan kami tidak ingin ditempatkan pada posisi yang harus kami pilih,” tegasnya.

Menurut Manele, pertemuan AS dan 14 pulau Pasifik di Washington merupakan upaya negosiasi untuk menemukan kesamaan tujuan dan diakhiri dengan menandatangani deklarasi bersama.

AS telah menjadi pemain kunci di Pasifik Selatan sejak kemenangan Perang Dunia II. Namun dalam beberapa tahun terakhir China menujukkan posisinya di kawasan melalui investasi dan penandatanganan pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Melawan pengaruh Beijing yang tumbuh di kawasan itu, Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengumumkan pendanaan baru untuk pulau-pulau Pasifik senilai Rp 12,3 triliun dengan syarat ikut menandatangani deklarasi kemitraan lebih dekat dengan AS.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya