Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net
Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan pascalaga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam (1/10), menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Banyak pihak yang kemudian menuntut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai otoritas tertinggi sepak bola nasional bertanggung jawab atas meninggalnya 125 orang, sesuai data pemerintah, dalam Tragedi Kanjuruhan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, menjadi salah satu pihak yang menyesalkan kejadian berhadarah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu.
Terlebih lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, jumlah korban meninggal yang menurutnya diakibatkan tidak siapnya operasional prosedur (SOP) pengamanan dari PSSI ini telah mencapai lebih dari 170 jiwa.
"Turut berduka. Dari beberapa tragedi sepak bola yang pernah terjadi di dunia, Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa terbanyak," ujar Iwan Sumule kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/10).
Maka dari itu, Iwan Sumule menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan evaluatif kepada PSSI, termasuk juga aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan di pertandingan Arema melawan Persebaya di Kanjuruhan malam minggu lalu.
"Aparat yang melakukan pengamanan harusnya diberi bekal pengetahuan soal SOP penanganan jika terjadi kerusuhan di dalam stadion, agar (tidak ada) penggunaan gas air mata, sudah dilarang penggunaannya di dalam stadion," tuturnya.
"Yang paling bertanggung jawab tentunya PSSI sebagai pelaksana liga," tambahnya menegaskan.
Lebih dari itu, Iwan Sumule memandang pihak yang melakukan pengamanan dalam pertandingan sepak bola seharusnya bukan dari kesatuan Polri maupun TNI.
"Penjaga keamanan di dalam stadion, biasanya bukan dari pihak aparat Polisi/TNI. Apalagi, sudah ada tuntutan dari suporter dan klub untuk meminta jadwal pertandingan dijadwal ulang dan diubah," demikian Iwan Sumule.
