Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Di Bawah Kesepakatan dengan China, Kenya Banyak Mengalami Kerugian

SENIN, 03 OKTOBER 2022 | 01:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kenya menjadi salah satu negara yang terjebak dalam jebakan utang Belt and Road Initiative (BRI) milik China yang kebanyakan merugikan negara Afrika Timur ini. Tidak hanya itu, perdagangan barang serta jasa yang ditawarkan China dengan harga miring, kerap kali mudah rusak dan dikerjakan dengan asal-asalan sehingga tak jarang mengancam keselamatan masyarakat Kenya.

Seperti laporan yang dimuat Financial Post pada Kamis (29/9), Kenya telah banyak bergantung dari pinjaman yang diberikan China untuk meningkatkan pertahanan, ekonomi, infrastruktur, serta fasilitas layanan publik milik mereka. Namun, dalam banyak kasus, kepercayaan besar yang diberikan oleh Kenya tidak sebanding dengan apa yang diberikan Beijing.

Selama beberapa dekade terakhir negara berkembang ini telah mengalami pertumbuhan impor yang cukup besar dari China, karena infrastruktur Kenya yang berkembang dari keterlibatannya dalam BRI. Akan tetapi, merujuk pada neraca perdagangan, kedua negara ini memiliki keuntungan yang sangat jauh berbeda.


Hal ini dilihat dari data impor Kenya dari China yang berhasil mencapai angka 97 persen, sedangkan ekspornya ke China hanya berjumlah 3 persen. Jumlah tersebut dikatakan sangat menguntungkan bagi China dan telah merugikan Kenya.

Ketidakseimbangan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa ekspor utama China ke Kenya adalah peralatan dan mesin listrik, yang sebagian besar digunakan dalam sektor konstruksi, sementara Kenya hanya mengekspor terak bijih mineral, soda ash, beberapa produk pertaniannya, dan lain-lain.

Hubungan perdagangan dan investasi yang tidak seimbang pun secara bertahap telah membuat pemerintah Kenya semakin khawatir. Mereka menyerukan untuk meninjau ulang kebijakannya terhadap China. Seruan ini datang ketika beberapa peralatan teknis China tampaknya merusak berbagai keamanan dan layanan publik di Kenya karena masalah kualitasnya yang buruk.

Baru-baru ini, Angkatan Bersenjata Kenya melaporkan kesalahan substansial pada drone yang dibeli dari pemasok China, yang menyebabkan drone mereka sering kali jatuh, karena kualitas yang buruk. Militernya saat ini telah melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang masalah tersebut, dan telah menuntut klarifikasi dari perusahaan CETCI yang merupakan pemasok drone dari China.

Selain itu Departemen Kenya lainnya pun dikabarkan mengalami masalah serupa.  Layanan Metropolitan Nairobi (NMS) menghadapi beban kelalaian dari perusahaan China yang melakukan pekerjaan umum.  NMS memberikan kontrak untuk air, serta Perpanjangan Saluran Pembuangan dan Penerangan Jalan di berbagai wilayah Nairobi kepada China Road and Bridge Corporation (CRBC).  

Namun seluruh pekerjaan perusahaan China itu dianggap tidak mematuhi standar yang baik sehingga menyebabkan ketidaknyamanan publik, dan bahkan kecelakaan.

Kenya saat ini telah meminta penjelasan dari CBRC tentang dua kecelakaan yang melibatkan anak-anak di lokasi proyeknya. Mereka juga menegur perusahaan China atas pelanggaran ketentuan kontrak yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan perlindungan Lingkungannya. Menurut laporan yang beredar di media sosial, CBRC dikabarkan juga telah melakukan korupsi dalam proyek jalan yang diberikan Kenya.

Masalah ini kemudian terus merembet pada publik Kenya yang semakin dibuat kesal oleh etika kerja, moral, dan praktik lingkungan dari perusahaan-perusahaan China yang bekerja di negara tersebut.  Perusahaan ini tak jarang melakukan diskriminasi kepada masyarakat lokal.

Atas hal ini, sulit bagi Kenya untuk dapat menindaklanjuti serta mengurangi ketergantungannya pada mitra dagang utamanya itu. Sebab keterlibatannya yang sangat tinggi dengan Beijing membuatnya sulit melepaskan keterikatannya itu.  Namun, ada hal yang bisa dilakukan oleh Kenya untum mengatasi hal tersebut. Mereka harus tegas mendesak China untuk meningkatkan kualitasnya serta menghormati norma-norma lokal, yang kemungkinan dapat menjadi awal yang baik dalam kerjasama tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya