Berita

Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing/Net

Politik

KPK Dituduh Bermanuver Jegal Anies Baswedan, Emrus Sihombing: KPK Tidak Tunduk pada Kekuasaan Apapun

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 19:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dkk diyakini terus bekerja atas dasar UU dan tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan.

Hal itu diyakini oleh Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing menanggapi adanya pemberitaan miring soal Firli Bahuri dalam proses penyelidikan kasus Formula E.

"Institusi ini tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif," ujar Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/10).


Emrus menilai, sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Di mana, selain gubernur dan dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini yang sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi, baru-baru ini seorang Hakim Agung juga sedang menjalani proses hukum di KPK.

"Jadi, sama sekali tidak ada tebang pilih atau pilih tebang penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air oleh KPK," kata Emrus.

Di era kepemimpinan Firli Bahuri, lanjutnya, ia melihat bahwa KPK tidak pernah menarget sosok tertentu diproses atas dugaan tindak pidana korupsi, kecuali karena ada cukup bukti hukum keterlibatan dugaan tindak pidana korupsi.

"Saat ini ada beberapa aktor sosial/politik berpendapat di ruang publik seolah 'menuduh' KPK bermanufer menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pandangan ini saya pastikan sebagai framing politik menuju Pemilu 2024," terangnya

Sebab, kata Emrus, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik dipastikan didorong oleh kepentingan politik orang yang bersangkutan. Karena itu, berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi publik.

"Sebab menurut hemat saya, pandangan tersebut sangat-sangat berlebihan, dan cenderung tidak berdasar, karena pendapat mereka tidak disertai fakta, data dan bukti hukum yang kuat. Para aktor sosial/politik tersebut sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik," jelasnya.

Oleh karena itu kata Emrus, wacana tersebut selain tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat, dipastikan juga berpotensi mengganggu dalam upaya kita bersama KPK memberantas korupsi di tanah air dan menjadikan hukum sebagai "panglima" di negeri Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Perlu harus kita sadari bersama bahwa 'mengurai' dugaan keterlibatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, tidak semudah seolah 'menuduh' ada manuver menjegal Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya