Sidang etik Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo/Net
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah transparan, objektif, dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Setidaknya, mengambil langkah tegas terhadap jajarannya yang terlibat, salah satunya memecat bekas Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.
Begitu pandangan responden dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Survei ini, dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara daring, Minggu (2/10).
Pada survei itu, kata Burhanuddin, sebanyak 80,4 persen dari total 1.200 responden dalam survei Indikator Politik Indonesia mengetahui kasus pembunuhan Brigadir J. Hanya 19,6% yang menjawab tidak tahu.
"
Awareness publik meningkat dari waktu ke waktu. Dari 77,1 persen pada Agustus 2022 menjadi 80,4 persen pada September 2022," ujar Burhanuddin.
Lanjutnya, dari 80,4 persen responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 65,5 persen di antaranya pernah mendengar tentang janji Kapolri menuntaskan perkara secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya, 34,5 persen yang menjawab tidak tahu.
Kemudian, sebagai besar responden percaya dengan janji Kapolri tersebut. Detailnya, 5,7 persen sangat percaya, 53 persen cukup percaya, 27,3 persen kurang percaya, 5,6 persen tidak percaya sama sekali, dan 8,4 persen lainnya tidak tahu/tak menjawab.
Sementara itu, 90,2 persen dari total responden yang mengetahui kasus pembunuhan Brigadir J. mendukung pemecatan Sambo sebagai anggota Polri. Sambo diberhentikan tidak dengan hormat sebagai personel Korps Bhayangkara melalui sidang etik.
"Pemecatan tidak hormat, sebanyak 90,2 persen sangat setuju," kata Burhanuddin.
Optimisme publik terhadap keseriusan Kapolri pun terlihat dari tingkat kepercayaan atas sikap kepolisian memutus rantai jaringan Sambo, baik perwira tinggi (pati) maupun perwira menengah (pamen), di tubuh Polri mencapai 68 persen.
Hanya 17,5 persen yang kurang percaya, 1,9 persen tidak percaya sama sekali, dan 12,5 persen tidak tahu/tak menjawab.
Survei ini digelar pada 13-20 September 2022 dengan melibatkan 1.200 warga negara Indonesia (WNI), yang telah memiliki hak pilih, di 34 provinsi sebagai responden.
Para responden diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Adapun toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
