Vietnam tengah mempersiapkan aturan baru untuk mengendalikan penyebaran informasi yang tidak valid dengan membatasi akun-akun di media sosial yang memposting berita dalam negeri.
Menurut tiga informan pemerintah yang identitasnya ingin disembunyikan, aturan yang memungkinkan pemerintah mengontrol akun pemberitaan melalui media sosial tersebut diharapkan dapat selesai pada akhir tahun, namun saat ini rinciannya masih dirahasiakan.
"Pemerintah ingin memperbaiki apa yang dilihatnya sebagai pembohongan publik, dengan menyebut informasi di media sosial sebagai 'News-lisation', atau báo hoá yang berarti menyesatkan pengguna dengan berfikir bahwa sumber itu sudah sangat resmi dan valid," kata salah satu informan,seperti dimuat Reuters pada Rabu (28/9).
Informan lainya mengatakan jika pemerintah telah mengadakan pertemuan rahasia dengan media sosial populer dan perusahaan internet untuk memberi tahu mereka tentang jenis akun mana yang akan diizinkan untuk memposting konten berita di bawah aturan baru.
Lebih lanjut, informan ketiga mengungkap bahwa akan ada lebih banyak aturan di internet dan platform media sosial yang diperkenalkan pemerintah sekitar kuartal keempat 2022 hingga awal 2023.
Sejak Partai Komunis Vietnam berkuasa, pemerintah telah menerapkan aturan sensor media yang ketat dan hanya mentolerir platform media sosial untuk diizinkan beroperasi di negaranya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut data tahun 2021, Vietnam adalah salah satu dari 10 pasar teratas Facebook global dengan 60 hingga 70 juta pengguna.Keuntungan yang dihasilkan perusahaan di tahun itu mencapai Rp 15,2 triliun.
Mengutip sumber yang sama, YouTube memiliki 60 juta pengguna di Vietnam dan TikTok memiliki 20 juta, sementara Twitter tetap merupakan pemain yang relatif kecil di negara itu.
Meta Platforms Inc, Twitter Inc Google dan YouTube Alphabet Inc tidak menanggapi permintaan komentar. Sementara TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangani pelanggaran konten berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memberikan komentar apapun soal kebijakan Vietnam.
Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Kementerian Luar Negeri Vietnam juga tidak segera menanggapi berita tersebut. Namun yang jelas pemerintah tetap akan melakukan itu karena ketidakpuasannya dengan pemberitaan simpang siur di media sosial.
