Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Vaksin Meningitis Langka, Jamaah Umrah Jangan Sampai Terlantar

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022 | 09:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah melalui lintas kementerian perlu melakukan koordinasi bersama agar calon jamaah umrah Indonesia tidak terlantar. Hal ini seiring pernyataan dari Kementerian Kesehatan bahwa vaksin meningitis langka lantaran kapasitas produksi dari dua produsen vaksin yang dipesan Kemenkes masih terbatas.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menjelaskan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan sebagai langkah strategis adalah dengan melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi tentang syarat vaksin meningitis sebagai syarat wajib jamaah umrah.
 
"Saat ini tengah ada perubahan beberapa regulasi umrah ini mungkin jadi momentum untuk membicarakan beberapa hal termasuk syarat vaksin meningitis. KJRI Jeddah menyebut di lapangan tidak ada lagi pemeriksaan untuk vaksin meningitis. MUI juga menyebut pemerintah Arab Saudi baru tahu jika vaksin meningitis mengandung zat haram. Ini bisa jadi momentum untuk melakukan lobi," kata Kurniasih kepada wartawan, Kamis (29/9).
 

 
Kemenkes sebagai operator pengadaan vaksin meningitis hanya berfungsi menyediakan layanan vaksin meningitis karena syarat kewajiban vaksin meningitis berasal dari pemerintah Arab Saudi.
 
Menurutnya, untuk jangka pendek perlu dilakukan langkah bersama khususnya dari Kemenkes dan Kemenag untuk penyediaan vaksin bagi jamaah umrah. Perlu dilakukan audit dari total yang stok vaksin yang ada dengan rencana pengadaan ke depan dibandingkan dengan calon jamaah umrah yang sudah membayar dan siap berangkat.

“Sementara jangka panjang bisa melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi terkait syarat vaksin ini," ujar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.
 
Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah (Pemda) memantau stok vaksin meningitis di masing-masing wilayah dan dilaporkan secara berkala ke pusat. Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mempermainkan harga di tengah kelangkaan vaksin ini.
 
"Tindakan jangka pendek bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat. Selain itu pastikan harganya tidak dipermainkan sehingga justru memberatkan calon jamaah umrah. Mereka sedang melaksanakan hak ibadahnya yang diliindungi regulasi bukan menjadi komoditas pasar yang bebas dipermainkan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya