Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Terlibat Kejahatan, Filipina Segel 175 Perusahaan Judi dan Deportasi 40 Ribu Pekerja China

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 13:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya menindak keras perusahaan judi lepas pantai (POGO) yang kerap melakukan tindakan kejahatan, otoritas Filiphina menghentikan operasi 175 POGO dan mendeportasi sekitar 40 ribu pekerja China.

Juru Bicara Kementerian Kehakiman, Jose Dominic Clavano, pada Senin (26/9) menyatakan tindakan tegas diambil untuk mengurangi angka kejahatan ilegal yang dilakukan oleh sesama etnis China di tempat judi.

"Penumpasan POGO itu dipicu oleh adanya laporan pembunuhan, penculikan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh warga negara China terhadap sesama warga negara China," katanya seperti dimuat Reuters.


Clavano menyatakan, penutupan dan deportasi itu akan dimulai bulan depan dan POGO yang ditargetkan akan ditutup ialah perusahaan dengan izin yang sudah kedaluwarsa atau dicabut karena tidak membayar pajak pada pemerintah.  

Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah bisa menghasilkan Rp 2,6 triliun pada tahun 2020 dan Rp 1 triliun tahun lalu hanya dari biaya POGO saja. Jumlahnya diperkirakan para ekonom akan jauh lebih besar dikeluarkan untuk pajak, pengeluaran pekerja, dan sewa kantor.

Kedutaan China di Manila dalam sebuah pernyataan mengatakan Beijing mendukung deportasi dan tindakan keras terhadap kejahatan terkait POGO dan dengan tegas mengklaim pemerintahnya melawan keras perjudian.  

Konsultan real estat Leechiu Property Consultants memperkirakan bahwa keluarnya industri POGO dari Filipina akan meninggalkan 1,05 juta meter persegi ruang kantor yang kosong dan Rp 2,2 triliun untuk sewa tahunan sebelumnya.

Sektor POGO telah muncul di Filipina sejak tahun 2016. Menurut data Leechiu, POGO bisa menghasilkan Rp 48,8 triliun untuk perekonomian negara setiap tahunnya dan mempekerjakan lebih dari 201 ribu orang Cina dan 111 ribu orang Filipina.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya