Dalam upaya menindak keras perusahaan judi lepas pantai (POGO) yang kerap melakukan tindakan kejahatan, otoritas Filiphina menghentikan operasi 175 POGO dan mendeportasi sekitar 40 ribu pekerja China.
Juru Bicara Kementerian Kehakiman, Jose Dominic Clavano, pada Senin (26/9) menyatakan tindakan tegas diambil untuk mengurangi angka kejahatan ilegal yang dilakukan oleh sesama etnis China di tempat judi.
"Penumpasan POGO itu dipicu oleh adanya laporan pembunuhan, penculikan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh warga negara China terhadap sesama warga negara China," katanya seperti dimuat
Reuters.
Clavano menyatakan, penutupan dan deportasi itu akan dimulai bulan depan dan POGO yang ditargetkan akan ditutup ialah perusahaan dengan izin yang sudah kedaluwarsa atau dicabut karena tidak membayar pajak pada pemerintah.
Menurut Kementerian Keuangan, pemerintah bisa menghasilkan Rp 2,6 triliun pada tahun 2020 dan Rp 1 triliun tahun lalu hanya dari biaya POGO saja. Jumlahnya diperkirakan para ekonom akan jauh lebih besar dikeluarkan untuk pajak, pengeluaran pekerja, dan sewa kantor.
Kedutaan China di Manila dalam sebuah pernyataan mengatakan Beijing mendukung deportasi dan tindakan keras terhadap kejahatan terkait POGO dan dengan tegas mengklaim pemerintahnya melawan keras perjudian.
Konsultan real estat Leechiu Property Consultants memperkirakan bahwa keluarnya industri POGO dari Filipina akan meninggalkan 1,05 juta meter persegi ruang kantor yang kosong dan Rp 2,2 triliun untuk sewa tahunan sebelumnya.
Sektor POGO telah muncul di Filipina sejak tahun 2016. Menurut data Leechiu, POGO bisa menghasilkan Rp 48,8 triliun untuk perekonomian negara setiap tahunnya dan mempekerjakan lebih dari 201 ribu orang Cina dan 111 ribu orang Filipina.
