Pemerintah Serbia menyatakan sikapnya atas referendum Donbass yang ingin bergabung dengan Rusia. Dikatakan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic pada Minggu (25/9) bahwa negaranya tidak akan mengakui hasil referendum tersebut.
“Di satu sisi, komitmen kami terhadap prinsip dan aturan hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat penting,†kata Selakovic kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Senin (26/9).
“Dan, di sisi lain, itu akan sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional kami, bertentangan dengan kebijakan kami untuk menghormati integritas dan kedaulatan teritorial, dan komitmen terhadap prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat," katanya.
Wilayah Kherson dan sebagian besar wilayah tetangganya Zaporozhye direbut oleh pasukan Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari.
Rusia kemudian mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR) tahun ini. Kedua republik ini memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta 2014 di Kiev.
Seperti Beograd, Ukraina dan Barat telah lebih dahulu menolak referendum tersebut sebagai sebuah tindakan ilegal.
Pemungutan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Rusia dimulai pada Jumat (23/9) di Republik Rakyat Donetsk, Lugansk, serta di wilayah Zaporozhye dan Kherson.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Pusat Republik Rakyat Lugansk Elena Kravchenko, sekitar 50 pengamat dari negara-negara Eropa menyatakan kehadiran mereka di republik tersebut.
Sementara di Donetsk, ada 129 perwakilan negara asing, khususnya Venezuela dan Afrika Selatan yang mengawasi pemungutan suara, dan hampir 550 jurnalis dari Inggris, Italia, China, Qatar, Prancis, dan negara lain meliput proses pemungutan suara.
Di Kherson, nampak hadir perwakilan Prancis dan Amerika Serikat . Di Zaporozhye, hadir pengamat dari Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, seperti dilaporkan TASS.
