Berita

ILustrasi/Net

Dunia

Mohammad Yunus Qanuni Bantar Kabar Pengunduran Dirinya dari Dewan Perlawanan Nasional Pertahanan Afghanistan

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 08:13 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

RMOL.  Kabar yang beredar tentang mundurnya Mohammad Yunus Qanuni sebagai  anggota Dewan Perlawanan Nasional Pertahanan Afghanistan dibantah oleh salah satu pendiri Dewan tersebut.

Fatr Mohammad Younis Kouni, salah satu anggota pendiri Dewan Perlawanan Nasional untuk Menyelamatkan Afghanistan, mengatakan bahwa berita mundurnya Qanani adalah tidak benar.

Qanuni sendiri telah memberikan pernyataannya. Dalam sebuah video yang dikirim oleh TOLOnews ia mengatakan bahwa berita tersebut adalah palsu.

Beberapa hari yang lalu, beredar desas-desus di media sosial bahwa Mohammad Yunus Qanuni telah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perlawanan Nasional Pertahanan Afghanistan karena adanya perselisihan yang semakin serius.

Dalam postingan video, Qanani mengatakan, “Situasi yang terjadi di Afghanistan mengharuskan semua orang Afghanistan, semua politisi dan kekuatan politik, pria dan wanita pemberani, berdiri bersama lebih dari sebelumnya. Berita (tentang pengunduran dirinya) ini diterbitkan oleh mereka yang tidak mendukung perubahan dan persatuan," kata Qanani.

"Dewan Perlawanan Nasional untuk Menyelamatkan Afghanistan" didirikan oleh sejumlah mantan pemimpin jihad dan mantan pejabat pemerintah Afghanistan. Anggota dewan ini adalah tokoh anti-Taliban yang sudah dikenal seperti Abderrab Rasool Sayyaf, Pemimpin Partai Islam Ittehad. Lalu ada Abdol Rashid Dostum, yang merupakan Pemimpin Gerakan Nasional. Lalu ada  Mohammad Mohaghegh, Pemimpin Partai Wahdat Islam Rakyat Afghanistan, Almas Zahid, mantan anggota parlemen, dan lainnya.

Dewan ini bertujuan untuk "mengembalikan kedaulatan kepada rakyat melalui pembentukan sistem dan pemerintahan berdasarkan kehendak kolektif; mereka menekankan dengan mengadakan pemilihan yang transparan dan adil. Dalam piagam dewan ini ditekankan pada “pemantapan sistem republik Islam parlementer yang terdesentralisasi, di mana republik Islam dan demokrasi dapat lebih mengkristal dalam sistem parlementer”.

Populer

Muktamar Muhammadiyah Mengerucut ke Tiga Nama Ini

Sabtu, 19 November 2022 | 16:23

Membuka Kemungkinan PKB Dukung Anies Baswedan

Selasa, 22 November 2022 | 02:55

Koalisi Pakatan Harapan Diprediksi Raih Kursi Terbanyak Pada Pemilu Malaysia Hari Ini

Sabtu, 19 November 2022 | 12:52

Warga Dogiyai Mencari Dugaan Orang Hilang, Polisi Harus Apresiasi dan Kerja Sama

Jumat, 18 November 2022 | 21:56

Urai Teknik Nabok Nyilih Tangan, RR: Sekarang Gubernur DKI Siap Merusak Apa yang Dikerjakan Anies

Minggu, 20 November 2022 | 11:34

"Anies Effect" Mulai Terasa, Partai Besar Hingga Jokowi Diyakini Akan Dukung Anies Baswedan Capres 2024

Kamis, 17 November 2022 | 08:42

Hasil Pemilihan Muktamar Muhammadiyah: Haedar Nashir Teratas Disusul Abdul Muti dan Anwar Abbas

Minggu, 20 November 2022 | 00:11

UPDATE

Ace Hasan Jelaskan Peran DPR RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Senin, 28 November 2022 | 00:17

Arsjad Rasjid Ambisi jadi Menteri jika Ganjar Terplih jadi Presiden

Minggu, 27 November 2022 | 23:55

PPI Dunia Dukung Pemerintah Banding Atas Putusan Sengketa Ekspor Bijih Nikel

Minggu, 27 November 2022 | 23:30

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Tantangan Pemiu 2024

Minggu, 27 November 2022 | 23:00

Ridlwan Habib: Panglima TNI Harus Mampu Pahami Proses Politik, Bukan Berpolitik Praktis

Minggu, 27 November 2022 | 22:36

Lewat Polling, Rapimwil PPP Jateng Hasilkan Nama Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024

Minggu, 27 November 2022 | 22:15

Anwar Ibrahim, The Lion of Malays

Minggu, 27 November 2022 | 22:00

Kritik Acara Nusantara Bersatu, PDIP: Kalau Relawan Sejati, Harusnya Turun Bantu Rakyat Cianjur

Minggu, 27 November 2022 | 21:59

Kemitraan Antarnegara Penting untuk Atasi Tantangan Eksploitasi Internet Ekstremis Kekerasan

Minggu, 27 November 2022 | 21:51

Selengkapnya