Berita

José Bono, mantan Menteri Pertahanan Spanyol menyampaikan pidatonya dalam konferensi Internasional yang digelar oleh Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian (SMP)/Ist

Dunia

Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian Dorong Penyelesaian Konflik Sahara Lewat Dialog

MINGGU, 25 SEPTEMBER 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian (SMP) yang dibangun pada 2020 untuk menyelesaikan konflik di Sahara, telah menyelenggarakan konferensi internasional pertamanya pada Kamis (22/9) hingga Jumat (23/9) di Las Palmas, Spanyol.

Konferensi yang dihadiri oleh politisi Spanyol, beberapa syekh, tokoh-tokoh dari Sahara, serta tokoh Mauritania ini diselenggarakan untuk menyerukan perdamaian di Sahara melalui dialog internasional.

Kegiatan ini diresmikan oleh tuan rumah, yaitu Walikota Las Palmas, Augusto Hidalgo, yang dilanjutkan dengan pidato dari mantan ketua parlemen dan mantan Menteri Pertahanan Spanyol, José Bono.  


Jose Bono menyoroti keberanian para pemimpin pertama SMP yang telah bertekad menyelenggarakan pertemuan dialog Sahrawi dan Saharawi.

Jose Bono juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Maroko. Ia menyatakan bahwa Maroko adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang membangun model terbuka dalam pemajuan HAM di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI.

Di samping itu, ia juga mengingatkan kembali hubungan historis antara Maroko dan Spanyol, dengan mengutip kata-kata dari Raja Hassan II tentang dialog dan bertetangga yang baik.

“Dalam politik, pemenang selalu yang setuju untuk berunding,” ujar José Bono, yang menyinggung kerasnya Front Polisario.

Lebih lanjut, ia mengatakan satu-satunya korban dari konflik yang terjadi ini adalah orang-orang Sahrawi, yang kini tinggal di kamp-kamp Tindouf, yang tak layak.

Sementara itu perwakilan dari Jaringan Persatuan dan Pembangunan di Mauritania, Mohamed Ahmed Val Mauritania turut menyampaikan hubungan antara suku Mauritania dan Sahara Maroko tidak dapat dipatahkan. Pakar hak asasi manusia Mauritania itu berjanji akan menempatkan dirinya sebagai jurubicara bagi semua Sahrawi yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka oleh Polisario.

Dalam konferensi ini, para syekh dan tokoh-tokoh dari Sahara bersama-sama menyepakati bahwa Polisario, bukanlah lagi perwakilan yang sah dari penduduk Sahrawi. Perwakilan tradisional yang dipilih dari suku dan syekh disebut sebagai perwakilan yang sah, karena mereka telah menunjukkan kemampuannya untuk dapat menyatukan keluarga Sahrawi di kedua sisi perbatasan.

Para syekh juga menyerukan kepada penduduk Sahrawi untuk turut berkontribusi mencari solusi damai bersama, mengingat bahwa SMP saat ini telah bertaruh pada jalan damai melalui banyaknya dialog-dialog yang dilakukan untuk penyelesaian konflik.

Selain itu, dalam konferensi ini disebutkan bahwa mereka juga akan meminta bantuan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan kontribusi yang efektif kepada SMP untuk menyelesaikan konflik.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya