Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Parpol Disarankan Melawan Protokol Oligarki saat Mengusung Capres

SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 | 18:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Posisi partai politik (parpol) dalam kontestasi Pilpres 2024 sangat menentukan, mengingat kewenangannya adalah mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sangat strategis untuk pembangunan bangsa ke depan.

Namun, CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memandang, keberpihakan parpol kini sudah tidak lagi sesuai dengan semangat pembentukannya, yakni salah satunya menciptakan calon-calon pemimpin berkualitas.

"Parpol menjadi determinan menentukan dalam rangka menjawab tantangan bangsa ke depannya yang makin berat dan makin kompleks," ujar Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/9).


Menurut dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memandang, parpol semestinya memiliki sense of politics agar mampu menjawab kebutuhan rakyat untuk mengatasi problematika  yang hari-hari ini sedang dihadapi masyarakat kian berat.

"Dengan demikian, parpol harus mampu melawan protokol oligarki, dan mulai membaca protokol rakyat," cetusnya.

Dengan begitu, Pangi meyakini nantinya rakyat bisa punya presiden yang sensitif membaca selera rakyat, dalam arti bisa mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat luas.

"Presiden yang nantinya ketika terpilih tunduk serta ikut mengutamakan (afirmatif) agenda pro rakyat, bukan semata-mata menjalankan agenda eksklusif oligarki atau golongan kelompok tertentu saja," demikian Pangi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya