Berita

Diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertajuk “Blue Print Ekonomi Indonesia”/Repro

Politik

Sri Mulyani Usul PMN Berbentuk Barang, Rocky Gerung: Negara Tidak Punya Uang, jadi Balik Sistem Barter

SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 | 02:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati agar Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) disorot masyarakat.

Pengamat Politik dari Univeristas Indonesia (UI) Rocky Gerung menilai bahwa upaya yang disebutkan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional itu aneh.

Kata dia, Sri Mulyani seolah ingin mengembalikan Indonesia ke zaman barter atau tukar barang dibayar barang tanpa perantaraan alat tukar uang.


“Tadi pagi saya baca Sri Mulyani memberi PMN dalam bentuk barang. PMN adalah aset negara dikasih pada BUMN, karena negara nggak punya uang, jadi kita balik pada sistem barter,” kata Rocky dalam diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertajuk “Blue Print Ekonomi Indonesia” pada Jumat malam (23/9).

Menurut Rocky, Indonesia di bawah pemerintahan kepemimpinan Joko Widodo melalui Menkeu Sri Mulyani sedang menunjukkan betapa negara kelabakan karena tidak punya uang.

Padahal, untuk memulihkan perekonomian nasional tanpa harus “menggadaikan” aset negara dengan sistem barter itu bisa dilakukan oleh negara.

“Itu artinya ada izin untuk menjual aset jadi departemen keuangan Bu Sri Mulyani menganggap bahwa lebih cepat sebetulnya jual aset daripada dia buka brankas yang yang udah kosong,” cetusnya.

Atas dasar itu, Rocky menyebut bahwa Sri Mulyani seolah sedang menunjukkan kapasitasnya kepada dunia internasional sebagai seorang Menkeu alias pembantu Jokowi untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Misalnya ada dua orang di Singapura lagi ngopi terus dia baca berita itu, lalu apa yang mereka pikirkan karena terlihat bahwa Indonesia memang tidak punya lagi kapasitas,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya