Berita

KPK memamerkan barang bukti uang dolar Singapura terkait kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung/RMOL

Hukum

Tangkap Tangan Pejabat MA, KPK Pamerkan Barbuk 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 05:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta dalam kegiatan tangkap tangan sejumlah pejabat di Mahkamah Agung (MA) dan pengacara terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 8 orang pada Rabu (21/9) sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat dinihari (23/9).

Firli selanjutnya membeberkan kronologis tangkap tangan yang berhasil mengamankan barang bukti uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta tersebut. Barang bukti itu pun ditunjukkan langsung di hadapan wartawan.

Kegiatan tangkap tangan ini merupakan tindak lanjut pengaduan dan laporan masyarakat, di mana pada Rabu (21/9) sekitar pukul 16.00 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari Eko Suparno kepada Desy Yustria sebagai representasi Sudrajad Dimyati (SD) selaku Hakim Agung MA di salah satu hotel di Bekasi.

Pada Kamis (22/9) sekitar pukul 01.00 WIB, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan Desy Yustria di rumahnya beserta uang tunai sejumlah sekitar 205 ribu dolar Singapura.

Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan Yosep Parera dan Eko Suparno yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah guna dimintai keterangan.

Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

"Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai Rp 50 juta. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta," jelas Firli.

Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," kata Firli.

Kesepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati (SD) selaku Hakim Agung pada MA; Elly Tri Pangestu (ETP) selaku Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA; Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Redi selaku PNS MA; Albasri (AB) selaku PNS MA.

Selanjutnya, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Indtidana (ID); dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

Namun demikian, KPK saat ini baru resmi menahan 6 tersangka. Yakni Elly dan Desy di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih; Muhajir, Yosep, dan Eko di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat; dan Albasri di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

Enam tersangka yang ditahan itu merupakan pihak-pihak yang terjaring tangkap tangan. Mereka akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 23 Desember 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

Sementara itu, empat tersangka lainnya yang tidak terjaring tangkap tangan, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati diminta kooperatif untuk hadir menyerahkan diri ke KPK.

"KPK mengimbau SD, RD, IDKS, dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," pungkas Firli.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Sepuluh Tahun Kabur dari Amerika, Edward Snowden Resmi Jadi Warga Rusia

Selasa, 27 September 2022 | 10:23

Dikawal Tiga Orang, Sigid Haryo Penuhi Panggilan KPK terkait Kasus Suap Pemkab Pemalang

Selasa, 27 September 2022 | 10:12

Kebijakan Nol-Covid China Abaikan Keselamatan Warga Tibet

Selasa, 27 September 2022 | 10:07

Azerbaijan Mengenang Perjuangan Para Martir dalam Perang Patriotik di Hari Peringatan 27 September

Selasa, 27 September 2022 | 09:45

Awal Oktober Kanada Cabut Pembatasan Covid, Pelancong Tak Perlu Tunjukan Bukti Vaksinasi

Selasa, 27 September 2022 | 09:10

Golkar Paling Populer Berkat Perhatian Airlangga kepada Anak Muda

Selasa, 27 September 2022 | 09:06

Vonis 4 Tahun Ade Yasin Bikin Sejumlah Pejabat di Kabupaten Bogor Waswas?

Selasa, 27 September 2022 | 08:55

Ajak Publik Suarakan Lebih dari 2 Poros pada 2024, Siti Zuhro: Kalau Kita Diam, Mereka Melenggang

Selasa, 27 September 2022 | 08:39

Doa Muhaimin agar Puan Jadi Presiden Bukan Sekadar Doa di Awang-awang

Selasa, 27 September 2022 | 08:38

Tujuh Tahun Ditutup, Kolombia dan Venezuela Kembali Buka Perbatasan

Selasa, 27 September 2022 | 08:37

Selengkapnya