Berita

Sejumlah tokoh masyarakat audensi ke PPP menyampaikan sikap penolakan nikah beda agama/RMOL

Politik

Tolak Nikah Beda Agama, Tokoh Masyarakat Audensi ke Fraksi PPP

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima audiensi tokoh masyarakat yang menolak pernikahan beda agama di ruang rapat fraksi, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/).

Mereka diterima Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, anggota Komisi VIII DPR RI KH. Muslich Zainal, serta anggota Fraksi PPP lainnya yaitu KH. Asep Maoshul, Anas Thahir dan Anwar Idris.

"Tujuan adalah untuk menyampaikan keluh kesah terkait maraknya pernikahan beda agama. Padahal, UU Perkawinan sebagai hukum positif negara maupun dalam hukum Islam tidak membolehkan pernikahan beda agama," terang M. Ali Muchtar menyampaikan maksud audiensi.


Ali kemudian menceritakan perjuangannya bersama tokoh masyarakat lainnya menggugat pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan nikah beda agama itu menurutnya perlu dilawan secara hukum agar tidak timbul produk hukum lainnya, baik di PN Surabaya maupun PN lainnya, yang ternyata banyak pengadilan negeri di seluruh Indonesia pernah memutuskan hal serupa.

Arsul Sani menyampaikan terima kasih kepada para tokoh masyarakat ini yang telah menyampaikan aspirasinya melalui Fraksi PPP DPR RI. Selama ini aspirasi terkait dengan syariat Islam banyak disampaikan kepada partai berlambang ka'bah ini.

"Kalau dari sisi hukum pandangan bapak-bapak mengenai pernikahan beda agama sama dengan pandagan kami di PPP, tidak ada perbedaan. Terkait dengan dijadikannya MA sebagai turut tergugat di PN Surabya, pasti kita sampaikan, karena kita masih menunggu jadwal konsultasi dulu dengan MA," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Arsul, perlu ada uji materi ke MK mengenai pasal pasal yang berkaitan dengan diperbolehkannya nikah beda agama seperti UU Adminduk ataupun UU Peradilan Umum dengan ketentuan bersyarat dimana pengadilan boleh menetapkan atau menerima perkara permohonan sepanjang itu diperintahkan oleh undang-undang.

Anas Thahir menambahkan, pihaknya memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat tersebut. Pernikahan beda agama tidak hanya membawa beban psikis terhadap pelaku, melainkan juga pihak keluarga.

"Ini sangat pas karena yang mengupayakan UU perkawinan juga sejak dulu adalah PPP. Bagaimana pun perkawinan beda agama tidak sah, baik dilihat dari sisi agama maupun undang-undang," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya