Berita

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron/RMOL

Hukum

Nurul Ghufron: KPK Belum Tentukan Kapasitas Pihak Terjaring Tangkap Tangan

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 19:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan permohonan maaf terkait penyebutan Hakim Agung dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Permohonan maaf itu disampaikan Ghufron setelah sebelumnya menyampaikan bahwa KPK sedih harus menangkap Hakim Agung dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu malam (21/9).

"Mohon maaf tentang hakim atau tidak sementara di-pending dulu ya, karena kita masih akan ekspose," ujar Ghufron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (22/9).


Setelah itu gelar perkara atau ekspose itu kata Ghufron, akan lebih jelas detailnya yang akan disampaikan melalui kegiatan konferensi pers yang direncanakan akan dilakukan pada Jumat dinihari (23/9).

"KPK belum menentukan pihak-pihaknya dan kapasitasnya dalam perbuatan korupsinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, beberapa pihak yang ditangkap di Semarang akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada malam ini.

"Insya Allah malam ini (yang dari Semarang) tiba di Gedung Merah Putih," pungkas Firli.

Sementara itu, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menyebut bahwa, selain menangkap beberapa orang yang belum dibeberkan identitasnya, pihaknya juga turut mengamankan uang.

"Pada kegiatan ini juga turut diamankan sejumlah barang antara lain berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih di konfirmasi ke para pihak yang ditangkap tersebut," kata Ali.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya