Berita

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi SP/Net

Politik

Johan Budi Akui Jadi Pengusul Dewan Kolonel, Didirikan 3 Bulan Lalu oleh 6 Kader PDIP

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022 | 10:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi SP tidak membantah bahwa dirinya adalah orang yang mengusulkan pembentukan tim persiapan pemenangan Puan Maharani sebagai presiden, yang kemudian dinamai Dewan Kolonel.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bahkan gamblang mengurai asal muasal Dewan Kolonel terbentuk.

Pembentukan itu terjadi pada 2 hingga 3 bulan lalu, tepatnya setelah ada rapat Fraksi PDIP di DPR. Usai rapat, Johan Budi kemudian ngobrol bareng anggota lain dan melempar wacana untuk mendukung Puan Maharani.  


"Jadi di Fraksi PDIP waktu itu, saya lupa 2 atau 3 bulan yang lalu lah, gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan. Bagaimana kalau kita bikin tim,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/9).

“Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya,” sambung Johan Budi.

Diakui Johan Budi, ada sekelompok orang di Fraksi PDIP yang ingin menjadi tim Puan Maharani untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang. Namun demikian, semua tetap pada satu komitmen untuk menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

"Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap. Nah, kemudian saya usul, kita bentuk aja tim. Saya sebut Dewan Kolonel itu. Gitu ceritanya,” urainya.

Johan mengatakan, usulan Dewan Kolonel ini kemudian disepakati oleh beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan. Setidaknya ada 6 orang yang komitmen dalam tim ini.

"Serius ini yang ngusulin saya. Waktu itu pertama kali timnya hanya beranggotakan enam (orang). Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin,” ujarnya.

Johan kembali menegaskan, sekalipun anggota Fraksi PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungan untuk Puan Maharani menjadi calon presiden, pihaknya tetap menunggu keputusan resmi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang siapa yang diusung.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya