Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Soal Dewan Kolonel Dorong Puan Maju Pilpres 2024, Hasto: Ibu Megawati Kaget

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 19:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Munculnya Dewan Kolonel dari para loyalis Puan Maharani untuk maju dalam pertarungan 2024, telah sampai di telinga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, adanya Dewan Kolonel yang diprakarsai oleh Johan Budi, Trimedya dan Bambang Pacul Wuryanto hanya sebatas candaan politik semata.

Hasto mengakui bahwa dirinya berkoordinasi dengan Ketua Fraksi DPR RI Utut Adianto dan Bambang Wuryanto. Dikatakan Hasto, dewan kolonel hanyalah guyonan politik.


"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting,” ucap Hasto di sekolah partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” imbuhnya.

Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat kaget dengan adanya Dewan Kolonel yang dibentuk kader PDI Perjuangan untuk mendukung Puan Maharani maju dalam Pilpres 2024.

"Bahkan tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ucapnya.

Menurutnya, Dewan Kolonel yang dibentuk dari seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tidak boleh menyalahi aturan. Sebab, fraksi di DPR RI merupakan alat kelengkapan partai yang menjalankan tugas-tugas partai.

Tujuannya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat lewat fungsi-fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi anggaran.

Disinggung mengenai Dewan Kolonel sudah memiliki posko pemenangan Puan Maharani, Hasto menegaskan bahwa tidak ada dewan kolonel di dalam PDI Perjuangan.

"Enggak ada! Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat,” tegasnya menutup.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya