Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Soal Dewan Kolonel Dorong Puan Maju Pilpres 2024, Hasto: Ibu Megawati Kaget

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 19:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Munculnya Dewan Kolonel dari para loyalis Puan Maharani untuk maju dalam pertarungan 2024, telah sampai di telinga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, adanya Dewan Kolonel yang diprakarsai oleh Johan Budi, Trimedya dan Bambang Pacul Wuryanto hanya sebatas candaan politik semata.

Hasto mengakui bahwa dirinya berkoordinasi dengan Ketua Fraksi DPR RI Utut Adianto dan Bambang Wuryanto. Dikatakan Hasto, dewan kolonel hanyalah guyonan politik.


"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting,” ucap Hasto di sekolah partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” imbuhnya.

Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat kaget dengan adanya Dewan Kolonel yang dibentuk kader PDI Perjuangan untuk mendukung Puan Maharani maju dalam Pilpres 2024.

"Bahkan tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ucapnya.

Menurutnya, Dewan Kolonel yang dibentuk dari seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tidak boleh menyalahi aturan. Sebab, fraksi di DPR RI merupakan alat kelengkapan partai yang menjalankan tugas-tugas partai.

Tujuannya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat lewat fungsi-fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi anggaran.

Disinggung mengenai Dewan Kolonel sudah memiliki posko pemenangan Puan Maharani, Hasto menegaskan bahwa tidak ada dewan kolonel di dalam PDI Perjuangan.

"Enggak ada! Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat,” tegasnya menutup.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya