Berita

Ketua Panitia PMKI Andrianto/RMOL

Politik

Gerakan Rakyat Hari Ini Lebih dari ‘98, Pemerintah Harus Penuhi Tuntutan Turunkan Harga BBM

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 17:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) mendukung gerakan mahasiswa dan buruh yang begitu massif menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk itu, pemerintah harus memenuhi tuntutan mahasiswa tersebut. Sebab, gerakan mahasiswa dan buruh hari ini lebih massif dari reformasi 1998. Apabila tidak dipenuhi maka gerakan rakyat akan semakin membesar.

Begitu ditegaskan Ketua Panitia PMKI Andrianto saat membuka acara diskusi bertajuk “Quo Vadis Indonesia di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu siang (21/9).


“Kita hari ini menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya demo mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan reformasi 98, era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” kata Andrianto.

Dia berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah untuk lebih bijak. Pun juga kepada perlawanan rakyat, diharapkan bisa lebih massif jika tuntutan tak diindahkan pemerintah.

"Kita berharap acara seperti PMKI ini bisa jadi energi perjuangan yang makin massif. Dan apabila pemerintah tidak arif, (gerakan rakyat bisa jadi back fire (membesar)," terangnya.

Senada, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyesalkan sikap diamnya pemerintah melihat gejolak yang terjadi di tengah rakyat Indonesia. Menurutnya, sudah tiga pekan lebih pemerintah seperti tuli mendengarkan tuntutan rakyat.

“Pemerintah untuk merespon agar dipenuhi gerakan mahasiswa turunkan BBM harus dipenuhi. Ini udah hampir 3 minggu belum ada respon makanya pemerintah rada dablek gitu loh. Pemerintah harus merespon nggak boleh tidak,” kata Syahganda.

“Kita akan sampaikan kepada pemerintah mereka jangan menyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” imbuhnya menegaskan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya