Berita

Ketua Panitia PMKI Andrianto/RMOL

Politik

Gerakan Rakyat Hari Ini Lebih dari ‘98, Pemerintah Harus Penuhi Tuntutan Turunkan Harga BBM

RABU, 21 SEPTEMBER 2022 | 17:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) mendukung gerakan mahasiswa dan buruh yang begitu massif menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk itu, pemerintah harus memenuhi tuntutan mahasiswa tersebut. Sebab, gerakan mahasiswa dan buruh hari ini lebih massif dari reformasi 1998. Apabila tidak dipenuhi maka gerakan rakyat akan semakin membesar.

Begitu ditegaskan Ketua Panitia PMKI Andrianto saat membuka acara diskusi bertajuk “Quo Vadis Indonesia di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu siang (21/9).


“Kita hari ini menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya demo mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan reformasi 98, era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” kata Andrianto.

Dia berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah untuk lebih bijak. Pun juga kepada perlawanan rakyat, diharapkan bisa lebih massif jika tuntutan tak diindahkan pemerintah.

"Kita berharap acara seperti PMKI ini bisa jadi energi perjuangan yang makin massif. Dan apabila pemerintah tidak arif, (gerakan rakyat bisa jadi back fire (membesar)," terangnya.

Senada, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyesalkan sikap diamnya pemerintah melihat gejolak yang terjadi di tengah rakyat Indonesia. Menurutnya, sudah tiga pekan lebih pemerintah seperti tuli mendengarkan tuntutan rakyat.

“Pemerintah untuk merespon agar dipenuhi gerakan mahasiswa turunkan BBM harus dipenuhi. Ini udah hampir 3 minggu belum ada respon makanya pemerintah rada dablek gitu loh. Pemerintah harus merespon nggak boleh tidak,” kata Syahganda.

“Kita akan sampaikan kepada pemerintah mereka jangan menyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” imbuhnya menegaskan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya