Atasi Kelangkaan, Komisi VI DPR Dorong Pupuk Subsidi Ditambah 20 Juta Ton

Produksi pupuk bersubsidi dinilai perlu ditambah. Sebab sejauh ini, produksi pupuk bagi masyarakat petani ini baru sebesar 9 juta ton.

“Jadi seperti kasus BBM bersubsidi. Kami minta ditambahkan produksinya (pupuk subsidi), sehingga petani bisa mudah mendapatkannya,” kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, Rabu (21/9).

Aspirasi tersebut sudah ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Selasa kemarin (21/9). Dalam kesempatan itu, ia mendorong produksi pupuk subsidi bisa ditambah hingga 20 juta ton. Hal ini penting untuk menjawab keluhan masyarakat soal kelangkaan pupuk subsidi.

“Petani banyak tanya, kenapa pupuk bersubsidi ini langka, misal jenisnya, NPK, Urea, dan sebagainya,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini pun mengungkapkan bahwa kondisi para petani di lapangan, mulai dari petani padi hingga sawit merasa kesulitan mendapatkan pupuk.

"Ada yang panennya terganggu, ada juga yang mengungkap hasil panen buahnya tidak memuaskan,” tegasnya.

Di sisi lain, Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Achmad Bakir Pasaman mengamini pupuk yang disediakan pemerintah hanya 1/3 dari kebutuhan petani.

“Memang akan terus diteriakan langka karena pupuk yang tersedia kalau berdasarkan eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik), keperluan pupuk 25 juta ton. Sementara pupuk yang bisa disediakan oleh subsidi sebesar 9 juta,” ujar Achmad.